Operasi Mantap Brata 2019: Tak Ada Toleransi Bagi Pengganggu Pemilu

Share this:
FERRY SIHOMBING-BMG
Kapolres Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu saat memeriksa kesiapan pasukan Operasi Mantap Brata (OMB) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, di Lapangan H Adam Malik, Kota Pematangsiantar, Jumat (22/3/2019).

SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan gelar pasukan Operasi Mantap Brata (OMB) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Lapangan H Adam Malik Kota Pematangsiantar, Jumat (22/3/2019). Selain Polres Siantar, kegiatan itu juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti Kodim 0207/Simalungun, Yonif 122/TS, Rindam I/BB, Denpom 1/I Pematangsiantar, Walikota Siantar, KPU, Bawaslu, Operasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh pemuda, dan tokoh agama.

Secara nasional, TNI dan Polri mengerahkan 453.133 pasukan untuk pengamanan pemilu. Dan di Siantar, Polres Siantar mengerahkan 360 personel.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu menyampaikan, pemilu serentak 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna untuk mewujudkan cita cita nasional bangsa Indonesia.

Sukses atau tidaknya perhelatan pesta demokrasi, sambung Heribertus, tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik (parpol) dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada.

“Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI serta Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Heribertus menuturkan, TNI dan Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu, harus dapat mengambil tindakan tegas sesuai prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan.

“Tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu,” tegas Heribertus.

BacaPemilu Legislatif dan Pilpres Serentak, Kompetisi Ketat Parpol, Potensi Kerawanan

Dengan diturunkannya personel yang cukup besar dalam pengamanan pemilu, kata Heribertus, menunjukkan bahwa negara yang didukung rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab dalam kesuksesan pemilu.

“Pesta demokrasi harus berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Agar masyarakat dapat memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas,” ujarnya.

BacaSilaturahmi Kapolda Sumut di Simalungun, Ziarah dan Doa Kesuksesan Pemilu 2019

Heribertus berharap, Babinsa dan Bhabinkamtibmas mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.

“Koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman,” jelasnya.

Share this: