Akses Masyarakat ke Layanan Keuangan Formal Diperluas, Bukan Hanya Pelaku UMKM
- 6 jam lalu
- dibaca 19 kali
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik dalam laporannya menyampaikan, inklusi keuangan merupakan bagian dari 45 indikator utama pembangunan. Di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan menuju 8 persen sesuai dokumen RPJMN 2025-2029.
Dan, salah satu ‘driver’ percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dalah peningkatan akses keuangan daerah melalui indikator IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah) dalam program kerja TPAKD Kota Pematangsiantar Tahun 2025.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) target inklusi keuangan menjadi 90 persen pada 2025 dan 98 persen pada tahun 2045 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
“Untuk mendukung percepatan pelaksanaan indikator IKAD tersebut perlu dilakukan pemetaan kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Kota Pematangsiantar telah dilakukan tagging sub kegiatan dimaksud oleh Bappeda,” terangnya.
Masih kata Sari, tujuan SNKI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.
Sedangkan, sasaran inklusi keuangan: masyarakat berpenghasilan rendah; masyarakat lintas kelompok (pelajar; pemuda; mahasiswa; santri, perempuan, masyarakat 3T; pekerja migran, dan rentan); dan pelaku UMKM.
Sari juga memaparkan realisasi pencapaian TPKAD Kota Pematangsiantar yang mendukung IKAD, yakni: jumlah rekening pelajar meningkat sebesar 6 persen (yoy), semula pada September 2024 sebanyak 1.921.610 rekening menjadi 2.045.744 pada September 2025.
Lalu, jumlah agen Laku Pandai Syariah di Kota Pematangsiantar saat ini sebanyak 30 agen dengan target awal 20 agen, atau melebihi target.
Selanjutnya, jumlah SID (Single Investor Identification) di Kota Pematangsiantar meningkat sebesar 14,3 persen di 2025 dengan target awal 5 persen; jumlah debitur di Kota Pematangsiantar 3.325 debitur KUR dengan total penyaluran Rp380.813.181.573, dengan sasaran pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar sebanyak 21.979 (binaan Diskopdag Pematangsiantar); Transaksi QRIS mengalami kenaikan sebanyak 70,6 persen (yoy) pada Januari-Agustus 2025 dengan nominal transaksi QRIS Rp268,5 miliar, dibandingkan Januari-Agustus 2024 sebesar 46,7 persen (yoy) dengan nominal transaksi QRIS Rp183 miliar; Realisasi penerima bantuan ketenagakerjaan pekerja rentan tahun 2025 sebanyak 6 orang sebesar Rp60 juta.
Sari menambahkan, kegiatan tersebut diikuti 112 peserta, yaitu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, TP PKK, IPEMI, BKMT, Persit KCK, Bhayangkari, dan lainnya.
Baca: Tahun 2024, Pemko Siantar Sukses Mempercepat Perluasan Akses Keuangan Daerah
Acara juga dirangkai penyerahan KUR secara simbolis oleh Wesly, Ny Liswati, pimpinan perbankan. Kemudian, penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan penyerahan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut dihadiri, Forkopimda Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Happy Oikumenis Daely, pimpinan OPD, dan lainnya.