SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Ketua Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar Denny TH Siahaan mengingatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jangan hanya mengurus pembangunan jalan. Denny meminta Reinward Simanjuntak juga membangun infrastruktur lain, seperti drainase.
Menurut politisi PDIP ini, perbaikan drainase penting sekali untuk mengatasi persoalan banjir. Dia mencontohkan musibah banjir di Kelurahan Tambun Nabolon dan Tanjung Tongah, yang terjadi belum lama ini, tidak akan sampai separah itu andai Pemko Siantar memiliki program penanggulangan banjir.
Sepengetahuan Denny, peristiwa banjir yang melanda warga di Tambun Nabolon itu sudah terjadi pada 7 tahun lalu. Tetapi, Pemko Siantar, menurut Denny, sama sekali tidak punya program penanggulangan banjir di lokasi itu.
“Sampai saat ini belum ada program Pemko Siantar untuk drainase, melainkan hanya perbaikan jalan saja yang diperbanyak,” ujar Denny Siahaan kepada BENTENG SIANTAR, Senin (27/7/2020).
Maka dari itu, Denny berharap agar Dinas PUPR segera mengambil tindakan cepat agar kejadian serupa tidak sampai terulang kembali. Dia juga sependapat bahwa musibah banjir di Kelurahan Tambun Nabolon dan Tanjung Tongah merupakan bencana alam.
Dengan begitu, Dinas PUPR dapat segera merealisasikan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana di lokasi tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR di Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar, Jumat (24/7/2020) lalu, Denny juga telah menyampaikan agar instansi terkait segera mempercepat perbaikan infrastruktur drainase di lokasi banjir Tambun Nabolon.
Baca: 58 Rumah Terendam, 3 Rusak, Warkop Hanyut Terbawa Arus Banjir di Tanjung Tongah
Hal senada disampaikan Saud Simanjuntak, Anggota Komisi III DPRD Siantar. Dia juga berharap kepada Dinas PUPR segera merealisasikan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang melanda permukiman warga Tambun Nabolon sejak bertahun-tahun lalu.
“Bila perlu pakai dana tidak terduga,” ujar politisi Golkar tersebut.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas PUPR Reinward Simanjuntak menyampaikan, pihaknya telah melakukan survei di lokasi dan sudah memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur penanggulangan di lokasi rawan banjir.
Namun, kata Reinward, pembangunan baru akan dimulai kalau sudah ada kata sepakat (antara eksekutif dan legislatif) bahwa peristiwa banjir yang melanda permukiman warga di Tambun Nabolon dan Tanjung Tongah itu merupakan bencana alam.
“Kalau semua sepakat itu bencana, maka kami dapat membuat tender ulang dan langsung dilakukan proses perbaikan,” ujar Reinward.
Astronout Nainggolan, Anggota Komisi III DPRD Siantar sependapat Reinward Simanjuntak bahwa perlu ada kata sepakat antara pihak eksekutif dan legislatif bahwa peristiwa banjir di Tambun Nabolon dan Tanjung Tongah merupakan bencana.
“Kita sepakat itu bencana. Jadi, tinggal menunggu keputusan kepala daerah,” ujarnya.
Musim Hujan, Warga Selalu Was-Was
Salahseorang warga Tambun Nabolon P Pasaribu bersama istrinya Rosmi Sijabat mengungkapkan selama ini mereka selalu was-was setiap kali musim hujan. Mereka khawatir musibah banjir kembali menggenangi tempat tinggal mereka.
“Kalau sudah banjir, bukan hanya akan merusak perabot rumah tangga, bahkan mencari nafkah pun akan terganggu,” ujar Rosmi, usai menyaksikan RDP Komisi III dengan Dinas PUPR.
Baca: Terparah Dalam 20 Tahun Terakhir, Banjir Melewati Tembok Setinggi 3 Meter
Pada kesempatan itu, dia berharap semoga Dinas PUPR segera merealisasikan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di Tambun Nabolon dan sejumlah lokasi rawan banjir lainnya di Siantar Martoba.
Dia juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para Anggota Komisi III DPRD Siantar yang telah merespon aspirasi masyarakat korban banjir di Tanjung Tongah dan Tambun Nabolon.