SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sejak 20 tahun terakhir, semakin tergerus. Bahkan, toleransi antar umat beragama saat ini dinilai semu. Akibatnya, banyak kepentingan dan paham asing yang masuk dan mempengaruhi generasi muda Indonesia.
“Tidak seperti dulu. Toleransi itu benar-benar murni dari hati, tidak semu seperti sekarang yang kesannya eksklusif. Hanya saling menjaga, tidak saling menghargai,” ujar Jhoni Saragih, dalam kegiatan ‘Dengar Pendapat Masyarakat’ bersama Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat, bertempat di 2’De Point Cafe & Resto Siantar, Kamis (15/10/2020) sore.
Maka dari itu, Jhoni berharap kepada Djarot Saiful Hidayat, selaku Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar melakukan kajian dan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tiap provinsi dan kabupaten/kota.
Hal senada disampaikan Pdt Timotius Situmorang. Menurutnya, berbagai kepentingan dan paham yang masuk lewat berbagai cara, dinilai sebagai sumber segala masalah yang timbul di Indonesia saat ini.
Begitu juga dengan rasa menghormati yang sebelumnya sangat tertanam dalam diri masyarakat, tidak hanya menghormati orangtua, tetapi juga guru, dan pemimpin.
“Sekarang, itu sudah jarang sekali kita temukan,” katanya.
Menanggapi masukan itu, Djarot meyakinkan, aspirasi dari warga yang sangat positif dan berkaitan langsung dengan tugasnya di Badan Pengkajian MPR-RI.
“Untuk nantinya aspirasi ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di MPR/DPR,” ujar Djarot Saiful Hidayat, yang juga anggota DPR RI dari Dapil Sumut 3 ini.
Baca: Di Universitas HKBP Nommensen Siantar, Djarot Bicara Media Sosial, Intoleransi dan Radikalisme
Pada kesempatan itu, Djarot menambahkan, Indonesia telah menerapkan pokok-pokok haluan negara sejak era Bung Karno. Pada era Bung Karno, Indonesia memakai pembangunan semesta berencana yang dibuat Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan dilakukan sewindu sekali.
Kemudian, di zaman orde baru, dilaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan rencana pembangunan lima tahun sekali.
Nah saat ini, lanjut Djarot, arah kebijakan pembangunan pemerintah disusun oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).
“Pokok-pokok haluan negara nantinya akan menjadi bagian integral dari Pancasila dan UUD 1945 dan ditetapkan oleh MPR sebagai majelis terlengkap yang mewakili rakyat Indonesia,” terangnya.
Pokok-pokok haluan negara, sambung Djarot, merupakan kaidah penuntun yang bersifat ideologis dan strategis. Ke depan, para Presiden hingga Kepala Daerah harus menyusun visi dan misinya berdasarkan pokok-pokok haluan negara yang telah ditetapkan.
Dia mengungkapkan, di dalamnya tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga industri, pertanian, perikanan, perekonomian, termasuk pendidikan yang diantaranya masuk materi pendalaman nilai nilai Pancasila.
“Dengan demikian, Indonesia akan maju karena semua sudah dikonsep dan siapa pun pemimpinnya, baik presiden maupun kepala daerah, semuanya tetap berjalan,” pungkasnya.
Baca: Bentuk BKN PDIP Sumut, Djarot Ingatkan Pembangunan Karakter Bangsa
Hadir dalam acara itu, perwakilan Pengurus DPD PDIP Sumatera Utara, Bima Nusa dan Aswan Jaya. Juga hadir Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar, termasuk seluruh Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Pematang Siantar.