Hasil Koordinasi Komisi 4 DPRD Simalungun dengan KemenPAN-RB Soal Nasib 287 Honorer Yang Tak Lulus P3K

JAKARTA, BENTENGSIANTAR.com– Komisi 4 DPRD Kabupaten Simalungun melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), pada Kamis (6/3/2025). Langkah itu sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi 4 DPRD Simalungun, tentang nasib 287 orang tenaga honorer Kabupaten Simalungun yang tidak lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi 4, Abdul Razak Siregar menuturkan, DPRD Kabupaten Simalungun sebelumnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para honorer yang tidak lolos P3K. Adapun poin RDP tersebut, pemerintah diminta memperjelas soal status honorer yang tidak lulus.

“Atas dasar itu, kami dari komisi 4, datang ke KemenPAN-RB untuk mempertanyakan nasib hononer di Simalungun,” terang politisi Golkar yang akrab disapa Razak ini.

Masih kata Razak, Komisi 4 didampingi Kabid BKPSDM Simalungun, Pulung Sinaga dan diterima Cindy, selaku penanggungjawab pelayanan Wilayah Sumut Bagian Analisis Kebijakan di KemenPAN-RB. Dalam kesempatan itu, Razak mempertanyakan status honorer yang tidak lulus P3K di Simalungun ada sekitar 287 orang.

“Ibu Cindy mengatakan bahwa para honorer yang tidak lulus, nantinya tetap diangkat menjadi P3K. Hanya menunggu waktu dan regulasinya saja. Apakah nanti mereka paruh waktu dan kemudian menjadi penuh waktu,” kata Razak.

Oleh sebab itu, Razak meminta para honorer di Simalungun agar tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Tentu, kami komisi 4 akan tetap mengawal dan memperjuangkan supaya nanti diangkat jadi P3K, karena menurut keterangan Kemenpan RB bahwa data-data honorer di daerah akan ditarik oleh BKN,” ungkap Razak.

MenPAN-RB juga meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan terhadap penilaian kinerja honorer selama setahun ke depan. Dengan adanya laporan kinerja itu, maka BKN memiliki dasar evaluasi untuk kemudian dilakukan pengangkatan menjadi P3K.

Ketua Komisi 4 DPRD Simalungun tampak berdialog dengan Penanggungjawab Pelayanan Wilayah Sumut Bagian Analisis Kebijakan di KemenPAN-RB, Cindy, Kamis (6/3/2025).

Baca: Bupati Anton ke ASN Pemkab Simalungun: Tiadalah Orang Mendapatkan Balasan

Baca: Tercium Aroma Pungli Kedok Leges SK Guru P3K di Siantar, Dikutip Rp300 Ribu per Orang

Lalu mengenai penggajian honorer tersebut apakah masih ditampung di APBD Simalungun atau tidak, Razak  mengatakan, akan berkordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Simalungun. Tentu, harapan DPRD para honorer ini digaji oleh daerah seperti biasanya sebelum adanya pengangkatan menjadi P3K.

Halaman Selanjutnya >>>

Lima Poin MenPAN-RB ke BKN Terkait CASN dan PPPK