SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Kesimpulan pansus DPRD Kota Siantar atas dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Siantar Hefriansyah belum dibuka ke publik lewat rapat paripurna. Sementara, hampir seluruh Anggota DPRD Siantar akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Tangerang dan Bandung.
Informasi diperoleh, kunker akan berlangsung 4 hari, mulai 31 Juli hingga 4 Agustus 2018. Mereka yang ikut kunker itu antara lain dari Anggota Komisi I, II dan III DPRD Siantar.
Menanggapi kunker Anggota DPRD Siantar itu, Ketua Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei (PGSMH) Prof Poltak Sinaga menegaskan, mereka tetap menunggu kepulangan para wakil rakyat kembali ke Kota Pematangsiantar.
“Kami tetap menunggu, mereka pulang,” tegas Poltak kepada BENTENGSIANTAR.com, Senin (30/7/2018).
Namun, Poltak mewanti-wanti apabila hasil hak angket DPRD Kota Pematangsiantar ternyata dipermainkan, maka mereka akan menggerakkan massa lebih besar untuk menggeruduk kembali Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar.
Poltak mengungkapkan jika sampai saat ini mereka belum diberitahu apa hasil angket tersebut. Mereka hanya diberitahu bahwa hasil pansus DPRD akan diteruskan ke Mahkamah Agung (MA).
“Jadi, kalau berhenti di DPRD itu artinya Anggota Dewan telah menipu rakyat,” tandasnya.
Dan bila ada pembiaran dan kesengajaan, sambung Poltak, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. Sebab Pansus Hak Angket telah menghabiskan dana sampai ratusan juta untuk melakukan penyilidikan dugaan penistaan itu.
“Pidananya di situ,” pungkas Poltak.
Sementara Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar Wanden Siboro, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018), menerangkan bahwa anggota Komisi I akan mengunjungi Kota Tangerang. Adapun agendanya guna mencari informasi pelayanan kesehatan terkait penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disalurkan ke setiap puskesmas.
Sedangkan Anggota Komisi II dan III akan mengunjungi Kota Bandung. Agendanya, mencari informasi tentang pengelolaan pasar dan tata kelola persampahan.
Disinggung mengenai anggaran kunker tersebut, Wanden mengatakan bahwa anggarannya akan dikalkulasikan setelah Anggota DPRD kembali ke Kota Pematangsiantar.
“Kalau uang sakunya Rp1,3 juta per hari. Nantikan masih dikalkulasikan lagi soal harga tiketnya, hotelnya,” ucap Wanden.
Wanden menambahkan, rapat paripurna hak angket akan digelar setelah anggota DPRD pulang kunker.
“Ada memang surat dari etnis Simalungun masuk ke DPRD supaya segera digelar paripurna. Kita tunggulah sampai DPRD pulang,” tandasnya.