SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi mengatakan, sebaiknya diberikan bantuan uang tunai dan sembako agar orang benar-benar berada di rumah selama pandemi. Menurutnya, Pemko Pematangsiantar harus melakukan terobosan, karena uang rakyat Siantar itu banyak.
“Untuk pencegahan penyebaran Covid-19, jangan setengah hati, gunakan tenaga penuh,” kata Mangatas Silalahi, saat mengunjungi Posko Gugus Tugas Pencegahan Covid-19, di Jalan Medan, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Jumat (10/4/2020), pagi.
Menurutnya, prioritas anggaran saat ini harus difokuskan untuk pencegahan covid-19. Sehingga, ia berpendapat bahwa anggaran belanja modal untuk pembangunan, tambahan penghasilan pegawai (TPP), biaya perjalanan dinas, kunjungan kerja maupun reses Dewan sebaiknya dialihkan untuk penanganan covid-19.
“Itu kalau ditotal ada berkisar Rp200 miliar,” ungkap Mangatas.
Baca: Masa Homeschooling di Siantar Diperpanjang Hingga 25 April
Dengan dana sebesar itu, lanjut Mangatas, Pemko Pematangsiantar dapat memberikan bantuan uang tunai dan sembako kepada masyarakat miskin yang terdampak langsung pandemi. Sementara, ia memperkirakan jumlah orang tidak mampu di Kota Pematangsiantar sekitar 40 ribu kepala keluarga (KK), dari jumlah keseluruhan sekitar 150 kepala keluarga se-Kota Pematangsiantar.
“Andai diberikan bantuan senilai Rp1 juta per kepala keluarga, itu baru Rp40 miliar. Saya rasa dua minggu saja, ini bisa tuntas,” kata Mangatas, yang juga Ketua DPD II Golkar Pematangsiantar itu.
Pengawasan 24 Jam di Pintu Masuk Siantar
Kemudian, Mangatas juga mengingatkan Pemko Pematangsiantar agar memberikan honor kepada seluruh aparatur yang berada di garda terdepan dalam pencegahan covid-19. Dengan begitu, ia yakin seluruh tim gugus tugas pencegahan covid-19 akan bekerja lebih maksimal lagi.
Mengenai langkah Pemko Pematangsiantar mendirikan Posko Gugus Tugas Pencegahan Covid-19, di Jalan Medan, menurutnya itu saja tidak cukup. Mangatas menyebutkan sedikitnya, ada lima titik pintu utama masuk Kota Pematangsiantar, antara lain; dua titik di Simpang Dua, Jalan Medan, Jalan Asahan, dan Jalan Melanthon Siregar (arah Tanah Jawa). Ia menyarankan agar seluruh pintu masuk Kota Pematangsiantar, harus dipantau 24 jam.
“Bikin shift, beri honornya. Uang kita banyak,” pungkasnya.
Soal pergeseran anggaran, lanjut Mangatas, Pemko Pematangsiantar tidak perlu repot konsultasi ke sana kemari. Menurutnya, konsultasi cukup ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kalau ke Dewan, cukup pemberitahuan saja. Intinya, saya dukung apapun langkah pemko untuk percepatan pencegahan penyebaran wabah ini,” ujarnya.
Tapi, Mangatas mengingatkan jangan sampai melakukan korupsi. Apalagi, KPK sudah memberi peringatan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam penanganan wabah ini.
Baca: 10 Orang Positif Corona di Simalungun, 8 Dirawat di RSUD Perdagangan, 2 di Rondahaim
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan dr Ronald Saragih mengapresiasi masukan Mangatas Silalahi. Dia mengatakan, dengan masyarakat berdiam diri di rumah, maka Tim Gugus Tugas dapat dengan mudah mendeteksi siapa yang masuk ke Kota Pematangsiantar.
“Sekarang ini, banyak yang masih keluyuran. Kita sulit memantaunya,” kata Ronald.
Mengenai perkembangan virus corona, dr Ronald mengungkapkan, jumlah warga Siantar yang terkena wabah sebanyak 6 orang, 1 orang dirawat di sebuah rumah sakit Kota Medan, dan 5 orang masih diisolasi di RSUD dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
Ia menjelaskan, dari 5 orang yang menjalani isolasi di RSUD dr Djasamen itu, 1 orang dinyatakan positif berdasarkan hasil PCR (Polymerase Chain Reaction) atau test swab. Sementara, 4 orang lagi dinyatakan positif masih berdasar hasil rapid test.
Dia menegaskan, untuk mendapatkan hasil akurat apakah seseorang itu positif atau tidak covid-19, harus berdasarkan test swab. Sementara, pemeriksaan swab dari Jakarta butuh waktu 10 hari.
“Maunya kita itu, test swab ada di Medan,” ujar dr Ronald Saragih.
Baca: Jalan-jalan di Tengah Pandemi, Perumahan Pegawai Dinas Sosial Terbakar
Sementara alat pendeteksi dini virus corona yang dimiliki Pemko Pematangsiantar, saat ini masih rapid test dengan jumlah 140 unit. Sebanyak 100 unit bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 40 unit dari kementerian.