SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Sejumlah Anggota DPRD Sumut menyinggung soal ribetnya pelayanan di Kantor Bersama Samsat UPT Pematang Siantar. Salah satunya adalah tentang masih banyaknya calo di kawasan kantor yang terletak di Jalan Sangnaualuh, Siantar Timur, itu.
Hal itu diungkapkan para Anggota DPRD Sumut dalam kunjungan kerja ke Samsat Siantar, Jumat (10/7/2020). Hadir dalam kunjungan itu Anggota Dewan dari Dapil Sumut X, yakni Mangapul Purba, Rusdi Lubis, Saut Bangkit Purba, Franky Partogi Sirait, Rony Situmorang, dan Gusmiyadi. Mereka disambut Kepala UPT Samsat Siantar Fuad Ghazalie Damanik.
Polisiti NasDem Rony Situmorang mengatakan, masih banyak keluhan masyarakat soal pelayanan Samsat Siantar.
“Masyarakat masih merasa belum nyaman datang ke Samsat Siantar untuk membayar pajak. Banyak meja yang harus dilewati. Banyak calo,” kata Rony.
Rony menuturkan, hal itu tentunya harus dihindari. Sehingga, pelayanan dapat berjalan optimal dan terbebas dari pungutan liar (pungli).
Senada disampaikan Politisi Demokrat Saut Bangkit Purba. Menurut Saut, Samsat merupakan gudangnya calo.
“Kalau ada perbuatan segala macam, masyarakat jadi apatis. Modalnya hanya pelayanan. Masyarakat juga datang ke sini mau ngantar uang. Kita lihat itu, banyak map menumpuk. Banyak calo,” ujarnya.
Saut meminta, Samsat Siantar memberantas seluruh calo yang ada.
“Samsat Siantar harus bisa menjadi percontohan di Sumut,” ucapnya.
Politisi PDIP Mangapul Purba berpendapat, selain calo, persoalan yang ada di Samsat adalah lamanya proses pelayanan.
Maka dari itu, politisi yang akrab disapa MP ini mengusulkan agar semua transaksi pembayaran dilakukan secara online. Sehingga, masyarakat tidak perlu menumpuk dan mengantre terlalu lama di kantor Samsat.
“Banyak kali yang mau dihadapi. Ini harus dipermudah. Pelayanan harus bisa sama dengan menggunakan M-Banking. Pembayaran mudah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut ini menambahkan, pihaknya siap mendukung dan berkoordinasi dalam membantu tercapainya pelayanan Samsat yang baik.
Berbeda dengan ketiga politisi itu, Politisi Gerindra Gusmiyadi menyinggung soal jumlah gerai Samsat yang ada di Siantar dan Simalungun.
“Jumlah gerai itu idealnya ada berapa? Karena kalau akses jauh, membuat keterlambatan membayar pajak. Gerai ini harus dibuat sampai ke pelosok. Jadi, aksesnya nggak jauh,” pintanya.
Selain itu, Gusmiyadi juga mempertanyakan soal aplikasi pelayanan yang ada di Samsat.
“Ini aplikasinya ada. Tapi, sosialisanya nggak ada. Gawat ini. Kalau ada aplikasi kan semua selesai. Semua bisa lewat aplikasi. Tidak ada lagi yang berkeliaran (calo) ini,” bebernya.
Baca: Parah! Blangko Cek Fisik Kendaraan Juga Diduga Diperjualbelikan di Samsat Siantar
Menanggapi kritikan itu, Kepala UPT Samsat Siantar Fuad Ghazalie Damanik menuturkan, saat ini, pihaknya sedang melakukan pembenahan pelayanan. Sehingga, tidak ada lagi calo.
“Sekarang, kami sudah membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk. Dari hulu sampai hilir kami batasi,” katanya.
Fuad pun mengakui bahwa masih banyak wajib pajak di pelosok Simalungun yang belum bisa dijangkau.
“Kita juga berupaya untuk menjangkau seluruh daerah dengan mobil Samsat Keliling. Tapi, bus yang dipakai keliling itu, dipakai juga di kota untuk Sabtu dan Minggu. Makanya, kita harus menjaga mobilnya agar tetap bagus,” paparnya.
Baca: Cek Fisik Kendaraan di Samsat Siantar, WP Mengaku Bayar Rp50 Ribu
Untuk itu, sambung Fuad, pihaknya sedang mengusulkan pengadaan mobil baru ke Pemprovsu untuk dipakai menjangkau seluruh wajib pajak yang ada di Siantar dan Simalungun.
Terkait aplikasi pelayanan Samsat yang belum maksimal, Fuad berjanji, pihaknya akan memaksimalkannya. Kata Fuad, sejauh ini, ada 20 wajib pajak yang sudah bertransaksi lewat aplikasi tersebut.
“Kami juga butuh dukungan untuk mengoptimalkan pelayanan kami,” ucap Fuad.