Prioritas Wesly Silalahi Rehab Stadion Sang Naualuh dan Ring Road, PDIP: Jangan Sebatas Janji!
- Kamis, 7 Agu 2025 - 16:08 WIB
- dibaca 138 kali
Sedangkan, Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan fraksi yang dibacakan, Polma Oliver Sihombing menyampaikan RPJMD merupakan dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terukur, dan terarah. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat memandang penting untuk memastikan RPJMD disusun berdasarkan data yang akurat, aspirasi masyarakat, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional serta provinsi.
Fraksi Demokrat meminta Pemko Pematangsiantar agar RPJMD yang dirumuskan harus menggambarkan visi dan misi dari Wali Kota Pematangsiantar untuk menjadikan Pematangsiantar kota yang maju, mandiri, dan mampu berdaya saing, tetapi berlandaskan nilai-nilai budaya, kerukunan, dan keberagaman.
“Kami dari Fraksi Demokrat mengharapkan adanya indikator keberhasilan yang jelas, dan terukur sehingga capaian visi dan misi dari Saudara Wali Kota yang menjadikan Kota Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras dapat dievaluasi secara periodik,” tutur Polma.
Terkait infrastruktur dan tata ruang kota, Fraksi Demokrat meminta Pemko Pematangsiantar melaksanakannya secara merata dan tidak hanya berfokus pada pusat kota, tetapi menjangkau ke seluruh kelurahan. Untuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Pematangsiantar, Fraksi Demokrat meminta Pemko memprioritaskan perbaikan jalan yang sudah tidak layak ataupun parah kondisinya. Contohnya, Jalan Viyata Yudha simpang Jalan Sisingamangaraja yang kondisi jalannya sudah sangat tidak layak.
“Kami meminta kepada Pemko Pematangsiantar untuk menemukan solusi agar setelah pembangunan infrastruktur jalan, tidak segera rusak kembali. Kemungkinan juga disebabkan drainase yang tidak baik berfungsi, sehingga air meluap ke jalan yang menyebabkan mudahnya jalan aspal rusak kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat meminta kepada Pemko Pematangsiantar dalam hal pengelolaan keuangan daerah penggunaannya harus efisien dan tepat sasaran. Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemko Pematangsiantar agar program yang dituangkan dalam RPJMD dapat diimplementasikan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemudian, Fraksi PAN dalam pandangan fraksi yang dibacakan, Nurlela Sikumbang menyampaikan agar Pemko Pematangsiantar menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penerapan zona, tapal batas kota, penyelesaian jalan outer ring road, penertiban pedagang di Pasar Dwikora.
Baca: Bulan Depan, Gedung IV Pasar Horas Dibongkar, Pemko Bangun Kios Darurat
Lalu, mengenai pengelolaan manajemen pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) di lingkungan perumahan maupun kelurahan hingga sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA), serta mengevaluasi pimpinan OPD dan penjabat administrasi dengan melakukan job fit sesuai kemampuan dan kompetensi ASN yang dibutuhkan.
“Bukan karena suka atau tidak suka, dan yang lainnya,” ujar Nurlela Sikumbang.