SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga menyampaikan sikap tegas partainya menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR. Timbul mengatakan, sebagai kader PDI Perjuangan, nafas perjuangan mereka adalah kedaulatan rakyat.
“Wacana pengembalian pilkada ke tangan DPR bukan sekadar kemunduran prosedural, melainkan sebuah upaya sistematis mengebiri hak konstitusional rakyat,” kata Timbul, kepada BENTENG SIANTAR, Selasa (13/01/2026).
Ketua DPRD Siantar ini menjelaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPR bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998.
Menurut Timbul, Pilkada merupakan hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPR berpotensi menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Baca: Mayoritas Kader PDIP Siantar Jagokan Timbul Lingga
Dia juga mengutip esensi putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak boleh diredusir menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis. Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan nasib dan pemimpinnya sendiri secara langsung. Jika hak ini dirampas dan dikembalikan ke forum legislatif, maka kita sedang mencederai amanat reformasi dan menjauhkan rakyat dari akses pengambilan keputusan,” kata Timbul.
Timbul menekankan, pilkada langsung adalah capaian penting demokratisasi nasional pasca-Reformasi. Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan. Sebaliknya, mekanisme melalui DPR dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.
Baca: Selamat! Timbul Lingga Dianugerahi Person Of The Year 2025
Timbul pun menegaskan, PDI Perjuangan komit untuk berdiri di garis depan dalam menjaga hak rakyat.
“Jangan sampai kedaulatan yang seharusnya ada di tangan rakyat ditarik kembali ke dalam sekat-sekat kepentingan elit. PDI Perjuangan berdiri tegak bersama rakyat untuk menjaga suara masyarakat tetap menjadi penentu tunggal dalam setiap gelaran Pilkada. Mari kita jaga marwah demokrasi ini agar tidak layu sebelum berkembang,” tegasnya.