Benteng Siantar

BPK RI Mulai Audit LKPD 2025, Pemko Siantar Pastikan Kooperatif

Kolase foto: Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi dan Ketua DPRD Timbul M Lingga saat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V BPK RI, Kamis (02/04/2026).

SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan terbuka selama proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Hal ini ditegaskan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, saat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan secara daring dari Command Center Balai Kota, Kamis (02/04/2026).

​Kegiatan strategis ini menandai dimulainya proses audit secara resmi, yang diawali dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh Anggota V BPK RI, Dr H Bobby Adhityo Rizaldi, kepada para kepala daerah di Gedung Merah Putih BPK RI, Jakarta.

​Dalam arahannya, Bobby Adhityo Rizaldi menekankan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sekadar prestasi administratif. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

​”Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja di tengah tantangan ekonomi yang dinamis,” tegas Bobby.

BacaAkses Masyarakat ke Layanan Keuangan Formal Diperluas, Bukan Hanya Pelaku UMKM

​Menanggapi hal itu, Wali Kota Wesly Silalahi menyambut baik dimulainya tahapan pemeriksaan ini. Ia menilai entry meeting sebagai langkah krusial untuk menyamakan persepsi antara auditor dan pemerintah daerah demi terciptanya good governance.

​”Kami mendukung penuh proses pemeriksaan oleh BPK RI secara terbuka. Ini adalah komitmen Pemko Pematangsiantar untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan internal agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi warga Siantar,” ujar Wesly.

​Lebih lanjut, Wesly berharap sinergi yang terbangun dengan BPK RI dapat membuahkan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan sistem keuangan daerah di masa depan. Dia juga optimis Pemko Pematangsiantar dapat mempertahankan opini WTP melalui penyediaan data dan dokumen yang optimal.

BacaDari SPBE Hingga Kota Toleran, Inilah Deretan Prestasi Pemko Siantar Sepanjang 2025

​Hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari Inspektorat hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).