RAYA, BENTENGSIANTAR.com– Ratusan guru honorer se-Kabupaten Simalungun menggelar unjuk rasa menolak pemangkasan honor dari Rp2 juta menjadi Rp1 juta per bulan. Dalam aksi yang diikuti para tenaga medis itu, mereka gelar di Kantor DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (25/9/2018).
Mereka juga meminta agar Bupati Simalungun JR Saragih menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang penggajian honorer, khususnya guru, operator sekolah, dan tenaga kesehatan.
“Kami minta Bupati Simalungun menerbitkan perbub untuk membatalkan pengurangan gaji honorer,” ujar Koordinator aksi Benny Polin Purba, di sela-sela aksi.
(Baca: Gaji Guru Honorer Turun, Rasionalisasi Paling Mungkin Dilakukan)
(Baca: 6 Hari Ditahan, Begini Status Hukum Honorer Pemkab Simalungun yang Melawan BNN)
Ia menerangkan, dengan adanya Perbup itu, maka nantinya, surat edaran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan otomatis tidak berlaku.
Selain itu, mereka juga meminta Dinas Pendidikan supaya membayarkan gaji yang tertunggak selama 6 bulan terhitung mulai Juli-Desember 2017. Kemudian, mengangkat mereka sebagai pegawai honorer melalui SK Bupati.
(Baca: PNS Dinkes Simalungun Digerebek Suami Sedang Berduaan di Hotel)
(Baca: Ibu-ibu yang Tak Ingin Hamil Lagi Ikut Operasi Tubektomi Gratis)
Amatan, peserta aksi melakukan longmarch dari Hapoltakan Raya menuju Kantor DPRD Simalungun. Sesampainya di gedung DPRD, para guru-guru dan tenaga medis diterima pimpinan DPRD Simalungun, seperti Johalim Purba dan Timbul Jaya Sibarani. Kemudian dilakukan dialog di halaman Kantor DPRD Simalungun di Pamatangraya.