RAYA, BENTENGSIANTAR.com– Hastag 2019 Ganti DPRD Simalungun muncul dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT), di depan Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (12/10/2018). Selain Hastag 2019 Ganti DPRD Simalungun, massa yang terdiri PTT Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Satpol PP juga mendesak agar hak-hak mereka segera direalisasikan.
Hak-hak dimaksud adalah pembayaran gaji tenaga honorer kesehatan dan pendidikan mulai Juli hingga Desember 2017. Mereka juga menolak surat edaran Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dan Pendidikan, tertanggal 29 Juni 2018 tentang Penurunan gaji dari Rp2 juta menjadi Rp1 juta dan menolak Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas yang maladministrasi. Juga meminta penerbitan SK tahun 2018 yang ditandatangani Bupati Simalungun JR Saragih.
“Kami hadir di sini tanpa ada politisasi. Kami murni untuk menuntut hak kami karena pada tahun 2016 lalu, sudah enam bulan kami tidak digaji dan sekarang juga tidak digaji,” ujar Ganda Armando Silalahi, salah seorang orator.
Menurut Ganda, gaji Bupati, gaji DPRD, dan gaji Sekda lah yang seharusnya diturunkan, bukan gaji tenaga honorer.
“Gaji Bupati, gaji DPRD, dan gaji sekda yang diturunkan, ngapain gaji kami diturunkan? Kami tidak takut diintimidasi oleh siapapun. Kami hanya takut dengan Tuhan kami. Kami bukan seperti sapi perah yang tiap tahun kau paksakan untuk memberikan uang. Kami ingin menuntut hak kami,” teriak Ganda.
(Baca: Ratusan Guru Honorer Simalungun Demo Tolak Pemangkasan Gaji Honor)
(Baca: Menahan Dinginnya Udara Malam di Kantor Bupati Demi Hak-hak Honorer)
Sementara itu, Koordinator Aksi Benni Polin Purba menjelaskan, aksi yang mereka lakukan itu bertepatan dengan penandatanganan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Simalungun.
“Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan aksi pengumpulan koin untuk berangkat ke Jakarta,” tegasnya.
(Baca: Gaji Guru Honorer Turun, Rasionalisasi Paling Mungkin Dilakukan)
(Baca: Aksi Solidaritas dari Siantar Tolak Penyegelan Gereja di Jambi)
Dalam unjuk rasa itu, para PTT juga membawa spanduk. Dua diantara sejumlah spanduk itu bertuliskan tangkap JR Saragih karena status tersangka ijazah palsu, membiarkan pungli merajalela di Simalungun, dan menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang di Kabupaten Simalungun, serta #2019gantiDPRDSimalungun.