Kadis PUPR Disentil: Jangan Hanya Urus Jalan, Drainase Juga Penting

Dalam rapat itu, Kepala Dinas PUPR Reinward Simanjuntak menyampaikan, pihaknya telah melakukan survei di lokasi dan sudah memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur penanggulangan di lokasi rawan banjir.

Namun, kata Reinward, pembangunan baru akan dimulai kalau sudah ada kata sepakat (antara eksekutif dan legislatif) bahwa peristiwa banjir yang melanda permukiman warga di Tambun Nabolon dan Tanjung Tongah itu merupakan bencana alam.

“Kalau semua sepakat itu bencana, maka kami dapat membuat tender ulang dan langsung dilakukan proses perbaikan,” ujar Reinward.

Astronout Nainggolan, Anggota Komisi III DPRD Siantar sependapat Reinward Simanjuntak bahwa perlu ada kata sepakat antara pihak eksekutif dan legislatif bahwa peristiwa banjir di Tambun Nabolon dan Tanjung Tongah merupakan bencana.

“Kita sepakat itu bencana. Jadi, tinggal menunggu keputusan kepala daerah,” ujarnya.

Musim Hujan, Warga Selalu Was-Was

Salahseorang warga Tambun Nabolon P Pasaribu bersama istrinya Rosmi Sijabat mengungkapkan selama ini mereka selalu was-was setiap kali musim hujan. Mereka khawatir musibah banjir kembali menggenangi tempat tinggal mereka.

“Kalau sudah banjir, bukan hanya akan merusak perabot rumah tangga, bahkan mencari nafkah pun akan terganggu,” ujar Rosmi, usai menyaksikan RDP Komisi III dengan Dinas PUPR.

Baca: Terparah Dalam 20 Tahun Terakhir, Banjir Melewati Tembok Setinggi 3 Meter

Pada kesempatan itu, dia berharap semoga Dinas PUPR segera merealisasikan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di Tambun Nabolon dan sejumlah lokasi rawan banjir lainnya di Siantar Martoba.

Dia juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para Anggota Komisi III DPRD Siantar yang telah merespon aspirasi masyarakat korban banjir di Tanjung Tongah dan Tambun Nabolon.