SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Wali Kota Susanti Dewayani menyampaikan Pemko Pematangsiantar akan terus berusaha memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama yang terkendala finansial. Sehingga hanya dengan menunjukkan KTP sudah bisa berobat.
“Artinya, semua penduduk Kota Pematangsiantar tidak terkendala dalam mengakses kesehatan,” kata Susanti, seusai menghadiri acara penyerahan Universal Health Coverage (UHC) Award yang penyerahannya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, bertempat di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (08/08/2024).
Susanti menyebutkan, saat ini kepesertaan JKN Kota Pematangsiantar sudah mencapai 98,6 persen. Dia menargetkan Kota Pematangsiantar 100 persen kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada tahun 2024.
Sebagai informasi, Susanti Dewayani salahsatu kepala daerah penerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin.
Baca: Disitu Daftar, Kepesertaan JKN-KIS Langsung Aktif, Tak Perlu Lagi Menunggu 14 Hari
Baca: Satu Bulan Terakhir Edar Sabu di Kampung Halaman Siantar Marimbun
Anugerah UHC Award Tahun 2024 dinilai sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
Di acara itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta seluruh kepala daerah memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas. Berikut, kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya yang berada di perbatasan atau kepulauan.
“Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 persen dari total penduduk. Saya harap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” tandas Ma’ruf Amin.
Baca: Pilkada Siantar 2024, Golkar Usung Mangatas Silalahi-Ade Purba
Kepada para kepala daerah, Ma’ruf Amin meminta agar terus memperluas jangkauan UHC hingga 100 persen. Oleh karenanya harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN.
“Pemda harus mendorong agar setiap yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Gunakan media yang solutif dan evaluasi sistem pembayarannya. Bisa dalam program restruksturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi iurannya,” tandasnya.