SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Permintaan para Anggota DPRD Kota Pematangsiantar soal biaya medical check up, check up otak, dan pengadaan handphone menuai pro dan kontra. Jangankan publik, sesama Anggota Dewan juga beda pandangan mengenai hal itu.
Bahkan diantaranya ada yang menanggapinya reaktif. Salahsatunya Ferry Sinamo. Anggota DPRD Siantar dari Fraksi PDIP itu berharap agar permintaan check up otak tidak dipahami sepenggal-sepenggal. Menurutnya, medical check up itu dilakukan secara menyeluruh. Sehingga, ia meminta agar check up otak diminta agar menjadi bagian dari medical chek up.
“Jadi, bukan otak saja. Jangan sepotong-potong. Maunya general. Kalau check up begitu. Definisi general check up itu coba kita lihat, ya harus semua. Kalau setahu saya, medical check up itu menyeluruh, gak sepotong-potong. Layaknya seperti itu. Namanya juga medical check up, jadi semua,” ujar Ferry Sinamo, ketika diminta komentarnya soal usul Dewan terkait check up otak, Selasa (19/11/2019).
Ferry pun berpendapat, jika check up otak atau seluruh anggota tubuh bagian luar dan dalam tidak disertakan, sebaiknya anggaran medical check up itu tidak ditampung di APBD 2020. “Aku setiap tahun check up di Singapura,” ujar mantan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ini.
Ia juga menyinggung anggaran medical check up yang hanya Rp6 juta. “Medical check up seperti apa Rp6 juta? Kalau nggak sesuai dengan yang kita harapkan, mending nggak usah. Untuk apa tanggung-tanggung,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia menegaskan akan berjuang menaikkan anggaran medical check up tersebut. Sehingga, check up yang dilakukan tidak sepenggal-sepenggal.
Sementara, Baren Alijoyo Purba, koleganya di Fraksi PDIP, berpandangan lain. Menurut Baren, check up otak tidak begitu penting.
“Otak Anggota Dewan masih sehat-sehat semua, kok,” ujar Baren, politisi yang akrab disapa ‘Petinggi’ ini, tertawa sembari berlalu.
Baca: Tiga Usulan ‘Aneh’ DPRD Siantar, Mulai Check Up Otak Hingga Minta Handphone
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Siantar Wanden Siboro menjelaskan bahwa usulan medical check up tidak akan ditampung di APBD 2020, sebab seluruh Anggota DPRD Siantar sudah masuk BPJS Kesehatan. Begitu juga permintaan pengadaan handphone bagi Anggota Dewan, tidak akan ditampung dalam APBD 2020.
“Sempat juga minta handphone, langsung kita tolak,” ucapnya.
Baca: Pahlawan Devisa asal Siantar Sekarat di Malaysia, Butuh Biaya Berobat 10 Ribu Ringgit
Untuk diketahui, permintaan aneh para Anggota DPRD Siantar ini terungkap saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar, berlangsung, Selasa (19/11/2019).
Dalam pembahasan itu, Anggota DPRD mengusulkan agar biaya check up otak, biaya berobat, dan pengadaan handphone ditampung dalam APBD Siantar Tahun Anggaran 2020. Dewan Siantar dalam usulannya menganggarkan biaya medical check up sebesar Rp6 juta per orang, dengan total Rp180 juta untuk 30 Anggota DPRD.