SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Mangapul Sitanggang membeberkan, selama ini ada setoran tidak resmi 30 persen setiap ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dia pun menyerukan kepada rekan seluruh sejawatnya agar menolak praktik pungli (pungutan liar, red) itu, agar Kota Pematangsiantar lebih baik.
Praktik pungli itu diungkapkan Mangapul Sitanggang setelah ia dibebastugaskan atau dinonjobkan dari jabatan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Senin (6/1/2020). Lewat curahan hatinya (curhat) di media sosial facebook, Mangapul seakan tak terima dengan pencopotan itu. Ia juga menyinggung seseorang yang lupa kacang akan kulitnya.
Tidak jelas ke siapa sindiran itu disebutkan. Namun, status menohok Mangapul Sitanggang itu muncul di lini masa facebook dengan akun namanya sendiri.
Kepada wartawan, Mangapul mengungkapkan, setoran 30 persen tersebut sudah berlangsung tiga tahun belakangan. Dia menerangkan, bentuk praktik pungli (pungutan liar) itu diarahkan oleh Kepala DPMPTSP Agus Salam dan dilakukan Bendahara Agus Suvriano.
“Setiap PNS menyetor 30 persen dari uang perjalanan dinasnya,” ungkap Mangapul.
Mantan Camat Siantar Timur ini menuturkan, setiap PNS yang melakukan perjalanan dinas, mendapatkan uang saku Rp1 juta per hari. Lalu, ditambah uang transportasi dan makan.
“Setelah pulang perjalanan dinas, bayar sama dia (Agus Salam) 30 persen. Bendahara yang disuruh ngutip,” kata Mangapul, kepada BENTENG SIANTAR, Selasa (7/1/2020).
Meski begitu Mangapul mengaku tidak tahu uang setoran itu untuk apa. “Nggak pernah saya tanya itu untuk apa. Langsung saya kasih saja,” ucapnya.
Mangapul menuturkan, dirinya terakhir kali menyetor 30 persen itu sekitar empat bulan lalu, persisnya sepulang dari Jakarta. Ia mengaku sempat mengeluhkan hal itu ke Agus Salam. Namun, tidak ada respon.
“Padahal sudah ada OTT (operasi tangkap tangan) di Dispenda. Masih saja mereka berani,” ucapnya.
Baca: Rotasi Jabatan di Pemko Siantar, Tersangka Korupsi Masih Menjabat
Mangapul mengatakan, dirinya berani mengungkapkan persoalan tersebut agar setiap PNS tidak diperlakukan semena-mena. “Kalau jabatan nggak ada artinya sama saya,” ujarnya.
Kemudian soal pencopotan dirinya, Mangapul pun merasa ada kejanggalan. Sebab, dia sudah lulus asesmen (seleksi) untuk menempati posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
“Saya kaget (diganti, red). Saya merasa tidak bersalah. Hak walikota memang mengganti pejabat, tapi saya nggak salah. Saya dizolimi Hefriansyah,” ucap Mangapul Sitanggang.
Mangapul pun tengah memikirkan untuk melaporkan pencopotannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Biar masyarakat tahu watak dia (Hefriansyah). Biar bagus Siantar kita ini. Yang saya bilang semua fakta. Kalau nggak fakta, nggak berani saya,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bendahara PMPTSP Agus Suvriano membantah semua tudingan tersebut. “Nggak ada itu. Nggak berani kami. Bisa ditanya yang baru pergi (perjalanan dinas). Nggak pernah aku minta itu. Sekarang, kan ada OTT, mana berani lagi awak,” akunya.
Baca: Budi Utari Tersingkir, Kusdianto Melenggang
Untuk diketahui, Mangapul Sitanggang dinonjobkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas PMPTSP, kemudian Walikota Siantar memercayakannya kepada Naek M Tambunan. Pengambilan sumpah dan jabatan Naek M Tambunan digelar bersamaan dengan pelantikan 176 pejabat eselon II, III dan IV bertempat di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Senin (6/1/2020) siang.