Ricuh Demo Tolak Ombinus Law di Siantar: Kapolres Nyaris Terjatuh, Tiga Polisi Terluka

SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Ratusan mahasiswa Kota Pematang Siantar yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan (Gerilyawan) menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Mahasiswa menilai, UU tersebut tidak berpihak pada rakyat, khususnya buruh. Ratusan mahasiswa pun mendatangi Kantor DPRD Siantar, Jalan H Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat, untuk menyampaikan aspirasi atas disahkannya UU tersebut, Kamis (8/10/2020).

Ada beberapa poin yang dicatat mahasiswa tentang ketidakberpihakan UU itu terhadap buruh, yakni berkurangnya waktu istirahat dan cuti, bentuk pengupahan berdasarkan satuan hasil dan waktu, berkurangnya uang pengganti hak, dihapusnya sanksi pidana bagi perusahaan, semakin besarnya peluang perusahaan untuk melakukan PHK dan outsourcing.

Kemudian, status kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dihapus, waktu kerja lembur diperpanjang, memperbesar kemungkinan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing dan semakin mudahnya dalam pengurusan Amdal, sehingga berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, mahasiswa meminta agar Omnibus Law dibatalkan. Selain itu, mahasiswa menegaskan mosi tidak percaya kepada DPR RI. Dua tuntutan lainnya yang disampaikan mahasiswa adalah sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan penghapusan represifitas aparat terhadap demonstran.

Amatan BENTENG SIANTAR, sejak awal, aksi unjuk rasa itu sudah memanas. Ratusan mahasiswa berkumpul di gerbang masuk kantor DPRD. Puluhan personel Polres Siantar pun berusaha menghadang di pintu gerbang.

Baca: Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law di Siantar: Dewan Pengkhianat Rakyat, Keluar!

Di sela-sela demonstrasi, mahasiswa melontarkan kata-kata kasar terhadap DPR.

“DPR goblok. DPR goblok,” pekik ratusan mahasiswa berulang kali.