Jadi Calon Tunggal di Pilkada Siantar, Bukti Asner-Susanti Petarung
- Senin, 23 Nov 2020 - 18:13 WIB
- dibaca 173 kali
Mengamati hal tersebut, Robert justru berpikir jika Asner-Susanti bukanlah semata-mata memborong partai. Tapi, bisa juga partai yang memborong pasangan tersebut.
“Biasanya petahana yang lebih condong dilirik partai, karena apa? Petahana punya nilai lebih dan peluang menang tinggi dibandingkan calon baru atau pendatang seperti Asner-Susanti,” terang Robert.
Sebagaimana diketahui, nama-nama bakal calon yang sempat menghiasi perebutan partai ada 10 orang, mulai dari Mulia Rinda Purba, Astronout Nainggolan, Alpeda Sinaga, Rajamin Sirait, Binsar Situmorang, Ida Damanik, Hefriansyah, Ismail Sikumbang, Asner Silalahi, dan Ojak Naibaho.
Namun, yang berjuang sampai finish dan mendapat partai hanya pasangan Asner-Susanti. Robert yakin, semua bukan karena uang. Sebab, partai juga melakukan survei elektabilitas dengan kategori lainnya, baik dari sisi karakter, pengetahuan dan lainnya.
“Jelas ini sejarah baru. Bahkan pada saat nanti Asner dan Susanti menang, juga menjadi sejarah baru. Kenapa? Baru kali ini ada Wakil Walikota seorang perempuan. Mulai sejarah Siantar berdiri tahun 1956, Walikota pertama KH Salamuddin yang menjabat 1956-1957. Kemudian, ragam suku telah memimpin Siantar ini hingga ke masa Hefriansyah sebagai Walikota ke-18. Itu membuktikan Siantar merupakan kota yang menjunjung nilai toleransi,” ucapnya.
Baca: Isu Coblos Kolom Kosong di Siantar, Ferry Sinamo: Saya Yakin Masyarakat Cerdas
Mantan Kadis Perhubungan Simalungun, Kadis Pariwisata Tobasa ini mengatakan, pemimpin defenitif sangat penting dan lebih totalitas membangun Siantar dibandingkan Penjabat (Pj) Walikota. Ia pun memberi contoh apa yang dialami Siantar di tahun 2015.
“Yang menarik di tahun 2015-2016 adalah Walikota dijabat 5 orang karena Pilkada tertunda, mulai dari Donver Panggabean sebagai Plh, Edy Sofian Purba sebagai Pjs, Donver Panggabean kembali (menggantikan Edy karena tersandung kasus korupsi), Jumsadi Damanik dan terakhir Anthon Siahaan juga Pj. Jumlah kepala daerah yang tidak defenitif sebanyak 4 orang,” bebernya.
Baca: Pilkada Itu Memilih Pemimpin Pemerintahan, Bukan Pemimpin Agama
Terakhir, Robert mengajak masyarakat untuk menentukan hak pilihnya, yaitu memilih kepala daerah secara langsung dan menentukan kepala daerahnya.
“Mari cari harmonisasi. Dari perbedaan pendapat, mari kita mencari harmoni dan keselarasan. Dan terakhir, jangan tanya apa yang diberikan pemko kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan untuk Kota Siantar,” pungkasnya.