Gubsu dan DPRD Siantar Diduga Sengaja Menunda Pelantikan Susanti

Anehnya, Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor: 131/5418l2021, tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani Plh Sekdaprovsu Afifi Lubis malah mengirim surat ke Ketua DPRD Pematangsiantar supaya surat yang diterbitkan Kemendagri dan diteken Dirjen Otda terkait permintaan kepada Gubsu untuk mengusulkan pemberhentian Walikota Pematangsiantar dan dapat melakukan pelantikan wakil walikota Pematangsiantar terpilih, dikordinasikan ke Kementerian Dalam Negeri, cq Dirjen Otda.

“Surat Gubsu kepada Ketua DPRD Pematangsiantar yang diteken Plh Sekda Provsu Afifi Lubis merupakan bukti adanya indikasi, pelantikan Wakil Walikota Pematangsiantar terpilih Susanti Dewayani, karena walikota terpilih Asner Silalahi meninggal dunia sengaja ditunda-tunda. Padahal, Pilkada Pematangsiantar 2020, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Fawer.

Fawer berharap Gubsu dan DPRD Pematangsiantar tidak mempermainkan rakyat yang sudah memilih pasangan Asner Silalahi dan Susanti Dewayani sebagai walikota dan wakil walikota Pematangsiantar terpilih pada Pilkada 2020 dengan suara rakyat yang memilih 87.733 suara.

“Jangan sampai 87.733 rakyat yang memilih pasangan Asner Silalahi-Susanti Dewayani dan menginginkan perubahan di Pematangsiantar marah, karena pelantikan wakil walikota Pematangsiantar sengaja tidak dipastikan, karena adanya kepentingan pihak tertentu,” sebut Fawer.

Baca: ‘Loyalis’ Hefriansyah Bakal Tersingkir? Ini Kata Ketua Tim Pemenangan Asner-Susanti

Baca: Wartawan di Siantar Didor, Dieksekusi di dekat Rumah

Anggota DPRD Pematangsiantar Ilham Sinaga yang dikonfirmasi apakah sudah dijadwalkan rapat paripurna pemberhentian Walikota Pematangsiantar, mengatakan sampai saat ini belum dibahas di Badan Musyawarah (Bamus).

“Dibahas di Bamus saja belum. Jadi, rapat paripurna pemberhentian walikota Pematangsiantar belum dijadwalkan,” tandas Iham.