Bukan Soal Keuangan, BPKP Sumut Apresiasi Komitmen Walikota Pematangsiantar
- Selasa, 27 Feb 2024 - 20:01 WIB
- dibaca 13 kali
Sebelumnya, Susanti menyampaikan, kemiskinan dan stunting telah menjadi fokus program pemerintah pusat dan juga Kota Pematangsiantar.
Kota Pematangsiantar, sambung Susanti, telah ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis).
Di awal tahun 2023, lanjut Susanti, ada 284 balita mengalami stunting. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus melaksanakan program untuk percepatan penanganan stunting.
“Alhamdulilah, per akhir tahun 2023, telah berkurang 68 balita, sehingga saat ini tinggal 216 balita yang mengalami stunting,” sebut Susanti.
Dengan kehadiran BPKP, sambung Susanti, tentunya program-program dalam penanganan stunting yang dimotori Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemko Pematangsiantar bersama sejumlah OPD, bisa menurunkan angka stunting.
“Mohon bimbingan dan arahannya, sehingga program kami dalam menurunkan angka stunting, dapat tepat sasaran, dan efisien,” pinta Susanti.
Susanti menambahkan, pada tahun 2023, angka stunting sebesar 14,3 persen, dan masih di bawah angka stunting Provinsi Sumut.
“Mudah-mudahan kami dapat melakukan percepatan penanganan stunting di Kota Pematangsiantar. Untuk itu, mohon bimbingan dan arahan,” tutup Susanti.
Baca: Pemko Siantar Gandeng Yayasan Bhakti Tanoto Upaya Percepatan Penurunan Stunting
Baca: Audit Kasus Stunting di Siantar: Sasaran 24 Calon Pengantin, 24 Bumil, 24 Bufas, 274 Baduta
Hadir dalam kegiatan itu, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Junaedi Antonius Sitanggang, Kepala Inspektorat, Herri Okstarizal, sejumlah pimpinan OPD, dan para unsur BPKP Provinsi Sumut.