Sekda Siantar yang Baru, Junaedi Sitanggang, Malang Melintang di Pemko Siantar, Viral Bicara Proyek Tanpa KW

Sekilas Tentang Junaedi Sitanggang

Junaedi Antonius Sitanggang sudah malang melintang mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemko Siantar. Sebelum akhirnya dilantik menjadi Sekda Siantar, Junaedi Sitanggang yang menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, ini kerap mengisi posisi pelaksana harian Sekda Kota Pematangsiantar sewaktu-waktu saat Pj Sekda berhalangan hadir.

Menurut catatan Benteng Siantar, Junaedi Sitanggang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), menjabat Camat Siantar Timur dan Camat Siantar Utara.

Kemudian dihunjuk Walikota Susanti menjadi pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematangsiantar mengggantikan Plt sebelumnya yakni Dedi T Setiawan.

Kemudian, dipercaya oleh Walikota Susanti untuk menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, terhitung sejak 22 Februari 2024. Junaedi Sitanggang menggantikan Plt Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya dijabat Rudol Barmen Manurung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Timbul Simanjuntak menerangkan, pergantian tersebut dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Rudol Barmen Manurung beralih status menjadi pejabat fungsional.

“Beliau (Rudol Barmen Manurung) kini menjabat sebagai pejabat fungsional. Beliau yang sebelumnya memasuki usia pensiun beralih menjadi dosen, sehingga masa pensiun bisa 60 tahun,” terang Timbul, Senin (26/2/2024), sebagaimana dikutip dari berita Tribun Medan.

Adapun posisi Plt Kepala Dinas Pendidikan yang diemban Rudol Baren Manurung sudah dimulai sejak awal Januari 2023 lalu. Artinya, mantan Kepala SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar itu telah menjabat selama 1 tahun 2 bulan.

Kembali ke sosok Junaedi Sitanggang. Dari sederet jabatan yang pernah diembannya, Junaedi Sitanggang pernah menjadi perhatian publik karena pernyataannya soal KW proyek.

Saat itu, Junaedi Sitanggang, baru beberapa hari menjabat sebagai Plt Kadis PUTR menyatakan, ke depan tidak akan ada lagi KW atau uang depan (istilah lain kewajiban) untuk mendapatkan pekerjaan proyek.

Pernyataan Junaedi Sitanggang itu disampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RTP) dengan Komisi I DPRD Siantar, pada Kamis (23/2/2023). Masalahnya, KW disebut sebagai kutipan liar yang tidak memiliki dasar hukum.

“KW tidak memiliki dasar hukum dan kalau ada ditemukan di Dinas PUTR, saya siap bertanggungjawab. Laporkan sama saya kalau ada kutipan-kutipan liar. Saya siap bertanggung jawab,” tegas Junaedi.

Pernyataan Junaedi Sitanggang ini sontak mendapat reaksi beragam publik. Meski demikian, pernyataan Junaedi Sitanggang bahwa untuk mendapatkan proyek tidak ada lagi KW, mendapat sambutan positif dari Ketua BPC Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Siantar-Simalungun, Teddy Silalahi. Meski awalnya mengaku sulit memberi tanggapan tetapi menyatakan tanpa KW itu sesuatu yang baik.

“Ya, saya agak sulit mengomentarinya. Tapi secara organisasi, itu kita anggap baik. Mudah-mudahan, kita siap mendukung secara organisasi maupun secara personal,” tutur Teddy Silalahi, melalui telepon seluler, Kamis (23/2/2023), dikutip dari Mistar.id.

Baca: Untuk Kedua Kalinya, Susanti Melantik Dwi Aries Sudarto sebagai Pj Sekda Siantar

Baca: Tahun Baru, Sekretaris Satpol PP, Tiga Lurah dan 103 Pejabat di Lingkungan Pemko Siantar Dilantik

Lebih lanjut dikatakan, terkait uang KW yang selama ini terjadi dalam mendapatkan paket proyek pekerjaan, menurutnya agak sulit. Karena, kalau disebut ada tetapi tiada. Namun, kalau KW itu ada, bisa diberikan di depan atau sebelum dapat proyek atau setelah dapat proyek maupun setelah selesai proyek.

Halaman Sebelumnya <<<