Benteng Siantar

Terkait Banjir di Tanah Jawa dan Panei Tongah, Himapsi Gelar Unjukrasa, Ini Janji PTPN IV…

Aksi unjukrasa ratusan anggota Himapsi di Kantor PTPN IV, Medan, Kamis (21/11/2019) yang menuntut segera dilaksanakan penanggulangan banjir di Tanah Jawa dan Panei Tongah.

MEDAN, BENTENGSIANTAR.com – Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) menggelar unjukrasa di Kantor PTPN IV, Medan, Kamis (21/11/2019) sekira pukul 11.00 WIB. Ratusan demonstran terlihat membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan mereka.

Kordinator Aksi Defri Damanik dalam orasinya menyayangkan sikap Pimpinan PTPN IV yang terkesan diam dan tidak peduli atas peristiwa banjir di Tanah Jawa dan di Panei Tongah.

BACA: Himapsi Beber Persoalan di Siantar, DPRD Diminta Gunakan Hak Interpelasi Panggil Walikota

“Banjir itu sudah merugikan rakyat. Jembatan ambruk, akses lalu lintas masyarakat terputus. Ekonomi dan pendidikan masyarakat terkendala, tapi kenapa belum ada sikap serius dari PTPN IV?” teriak Defri.

Ketua DPC Himapsi Simalungun ini mengatakan, kondisi sosial di Kabupaten Simalungun, khususnya di Tanah Jawa dan Panei Tongah, sangat mengalami keresahan. Bahkan dampak dari banjir tersebut telah menelan korban jiwa.

Oleh karenanya, Defri menegaskan PTPN IV harus segera memberikan kepastian atas kebijakan dalam mengatasi masalah itu, salah satunya penanganan banjir yang bersifat permanen di sejumlah titik lokasi banjir.

“Ini harus segera ditangani. Jangan sampai amarah rakyat memuncak. Kami minta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan,” tegasnya.

Menanggapi Himapsi, Sekretaris PTPN IV Riza Damanik didampingi sejumlah pejabat lainnya langsung menemui pengunjukrasa di gerbang kantor tersebut. Sempat ditawarkan untuk berdialog di dalam gedung, namun pimpinan aksi Lamhot Saragih menolak dan meminta agar pihak perusahaan menjawab massa di ruang terbuka.

BACA: Himapsi ke Kapolres Siantar: Razia Studio 21 Itu Setiap Sabtu Malam, Ini Alasannya..

“Sampaikan secara terbuka aja, Pak, kami tidak bersedia masuk ke dalam,” tegas Lamhot disambut tepuk tangan dari massa lainnya.

Riza Damanik pun menerima permintaan Himapsi. Terkait tuntutan, dia menjelaskan bahwa sebelumnya managemen PTPN IV telah membangun komunikasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Simalungun.

Kepada Himapsi, PTPN IV berjanji akan menindaklanjuti masalah banjir. Yang pertama, paling lambat pada tanggal 6 Desember mendatang, sodetan nomor 3 harus diselesaikan dan dituntaskan dengan memproyeksikan air mengalir ke Sungai Bah Birong. Dikatakan, strategi ini sudah dalam pengerjaan.

Kedua, Pemkab Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelesaikan bendungan setelah poin pertama selesai dikerjakan atau sistem paralel sesuai dengan kondisi. Ketiga, galian yang sudah dilakukan PTPN IV (sodetan II) akan direhab kembali sehingga aliran air mengalir ke Sungai Bah Birong.

BACA: Bangunan Tugu Sangnaualuh Mangkrak, Walikota Siantar Dipolisikan

Keempat, jalan alternatif blok 10 segera diperbaiki PTPN IV Unit Bah Jambi untuk memperlancar arus lalu lintas. Kelima, jembatan bally akan dibangun kembali oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara pada 14 Desember 2019.

Keenam, untuk jangka menengah, pihak perusahaan bersama stakeholder terkait (Dinas Kehutanan Provsu dan Pemkab Simalungun) melakukan kajian secara konprehensif terhadap catchment area yang mengakibatkan air di PTPN IV melimpah dan yang terakhir, akan dilakukan perbaikan pinta irigasi oleh PTPN IV dan petugas jaga oleh Pemkab Simalungun.

“Itulah langkah-langkah yang akan kami lakukan dan saat ini sebagian sudah dalam pelaksanaan di lapangan. Kami juga sangat berharap membantu pengawasan terkait sejumlah pelaksanaan program tersebut,” jelas Riza Damanik.

Menanggapi Riza Damanik, Jontara Haloho, salah satu pimpinan aksi menerima niat baik atas sejumlah kebijakan pihak managemen PTPN IV. Dia menegaskan bahwa Himapsi akan terus melakukan kontrol dan pengawasan terhadap sejumlah kebijakan tersebut.

BACA: Pelantikan Badan Pengurus Cabang GMKI Siantar-Simalungun, Ini Susunannya

“Kami terus mengawal dan kami berikan waktu sampai dua minggu ke depan, semua kebijakan perusahaan harus terealisasi,” pungkas Jontara.