SIMALUNGUN, BENTENGSIANTAR.com– Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancacila (PP) Simalungun menilai, ada indikasi ketidaknetralan dan berdampak kecurangan yang diperbuat pihak birokrasi di Kabupaten Simalungun pada Pilkada 2020.
Atas tindakan tersebut, PP merasa geram. Banyaknya laporan dan pengaduan yang telah dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menjadi bukti kuat bahwa nilai demokrasi telah tercoreng di daerah yang memiliki motto Habonaron Do Bona tersebut.
Mulai dari Bupati Simalungun JR Saragih, Sekda Mixnon Andreas Simamora, kepala dinas dan pangulu pun tidak luput dari pengaduan itu.
Belum lama ini, JR Saragih dilaporkan atas postingan seseorang. Dalam postingan itu, JR berpose dengan menunjukkan empat jari sesuai dengan no urut abang kandungnya, yakni pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut empat.
Baca: Hadir Evra Damanik, Kodrat Sah Ultimatum Kader Pemuda Pancasila: Dukung RHS-ZW!
Dari semua bukti ketidaknetralan dan kecurangan PNS serta perangkat pemerintah Simalungun, PP Simalungun tetap komitmen untuk mencegah dan memberantas hal tersebut.
“Kami tidak pandang bulu dalam hal ini. Seluruh kader PP Simalungun, mulai dari MPC hingga anak ranting, bergerak melakukan pemantauan dan pengawasan,” kata Wakil Ketua MPC PP Simalungun Marat Napitu, Senin (23/11/2020).
Marat melanjutkan, pihaknya sedang menunggu hasil atas aporan tentang ketidaknetran dan kecurangan tersebut.
Pria yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Sidamanik ini menduga, akan ada tindak kecurangan lebih besar yang akan dilakukan ASN Simalungun.
“Intimidasi sudah, seruan, dan arahan untuk memilih pasangan calon tertentu juga sudah. Bagi-bagi sembako hingga propaganda yang mengatakan bahwa bansos pemerintah pusat hanya ditujukan bagi yang memilih pasangan calon tertentu sudah mereka lakukan,” kata Marat.
Selain itu, sambung Marat, pihaknya juga menduga bahwa ada dinas tertentu yang menjadi sumber dana untuk salah satu pasangan calon.
“Saat ini, tim kita sedang bekerja mengawasi mereka (dinas yang menjadi sumber dana),” terang Marat.
Marat mengatakan, dalam beberapa hari ini, pihaknya akan menambah personel untuk turun ke setiap kecamatan dan nagori.
“Pengawasan dan pemantauan kantor-kantor layanan publik, contohnya kantor camat dan pangulu, sudah kami lakukan. Kami tahu banyak yang tidak suka dengan hadirnya kami untuk melakukan pengawasan. Walaupun begitu, kami akan turunkan komando inti ke setiap kecamatan untuk membantu para PAC,” paparnya.
Baca: Ada Bukti PNS Terlibat Politik Praktis, Datang ke Pemuda Pancasila, Hadiah Rp25 Juta
Marat melanjutkan, pihaknya tidak akan mengganggu pekerjaan dan kegiatan kantor itu. Justru, PP mau membantu pemerintah agar tidak takut menjalankan tugasnya. Sehingga, tidak ada lagi arahan atau intimidasi seperti yang sudah terjadi.
“Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai selesai penghitungan suara nantinya. Kami berharap, pihak kecamatan dan nagori jangan menganggap kami lawan atau musuh. Kami mau proses pilkada ini berjalan dengan jujur dan jangan tercoreng lagi nilai demokrasi itu,” pungkasnya.