Gerakan Marharoan Bolon Membangun Simalungun di Dolok Pardamean
- Minggu, 11 Agu 2024 - 21:31 WIB
- dibaca 33 kali
Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny Ratnawati mengungkapkan bahwa ruas jalan mulai dari Simpang Raya sampai ke Tigaras kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Namun, berkat komunikasi dan koordinasi yang baik oleh Bupati Simalungun dengan pemerintah provinsi, maka perbaikan jalan dari Simpang Raya sampai ke Partuakan dapat direalisasi.
Masih kata Ny Ratnawati, Bupati Simalungun bersama seluruh stake holder tetap berupaya berkoordinasi dan membangun komunikasi yang baik ke pemerintah provinsi agar perbaikan jalan dapat dilanjutkan dari Partuakan sampai ke Tigaras.
“Inilah yang selalu diupayakan oleh bapak bupati kita kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar bagaimana semua jalan yang rusak di Kabupaten Simalungun ini dapat diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Simalungun dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Esron Sinaga menyampaikan bahwa Marharoan Bolon Membangun Simalungun merupakan gerakan berkelanjutan. Gerakan dikarenakan keterbatasan anggaran.
“Jadi tidak muncul seketika. Ini diusung bapak Bupati kita untuk menyikapi keterbatasan anggaran,” terang Esron.
Untuk itu, Esron berharap partisipasi aktif seluruh masyarakat. Kolaborasi pemerintah bersama masyarakat gotong royong memajukan Kabupaten Simalungun.
“Tidak perlu berupa uang, akan tetapi boleh berupa material; seperti semen, pasir ataupun batu, dan atau tenaga agar semua jalan kita dapat dilalui,” tandas Esron.
Suasana acara Gerakan Marharoan Bolon Membangun Simalungun di Nagori Buntu Bayu Panei Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kamis (8/8/2024).
Baca: Haroan Bolon Perbaiki Jalan Penghubung Nagojor – Huta Bayu di Simalungun
Baca: Radiapoh Raih Pimpinan Daerah Awards 2024: Ini untuk Seluruh Masyarakat Simalungun
Amatan media, Gerakan Haroan Bolon Membangun Simalungun di Kecamatan Dolok Pardamean dirangkai dengan pemberian berbagai jenis bantuan dari Pemkab Simalungun kepada masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya bantuan sarana pendukung pertanian kepada kelompok tani, bantuan sarana pendukung kepada pelaku UMKM dan lain sebagainya.