Pemko Siantar Kecolongan, Pensiunan PNS Tewas di Lokasi Kusuk Plus-Plus

Share this:
FERRY SIHOMBING-BMG
H Faidil Siregar, Ketua DPD BKPRMI Siantar.

SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Pemerintah Kota (Pemko) Siantar diminta lebih proaktif mengawasi setiap usaha yang ada. Hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk keberadaan kusuk plus-plus di Kota Pematangsiantar.

Permintaan itu muncul setelah insiden nahas di Kusuk Lulur Melati, Jalan Adam Malik, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Selasa (11/6/20019) pagi.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Siantar menekankan agar Pemko Siantar turun langsung ke lapangan mengecek izin-izin usaha.

“Pihak perizinan, Satpol PP, lurah, camat, harus mengawasi itu. Dalam kejadian ini (peristiwa di kusuk lulur), pemko kecolongan,” kata Ketua DPD BKPRMI Kota Siantar H Faidil Siregar.

Faidil menegaskan, BKPRMI sudah menyurati lurah, camat, kapolres, dan walikota. Mereka menyampaikan agar tempat kusuk tersebut ditutup.

“Itu harus ditutup. (Lokasi kejadian) Dipasang police line. Kita nggak mau lagi terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

BacaPensiunan PNS Meninggal di Pangkuan Tukang Pijat Plus-plus Siantar

BacaPulang Berbelanja, Pasutri Tewas Diseruduk Pick Up L300

Menurut Faidil, lokasi tersebut bisa dikatakan prostitusi terselubung.

“Izinnya itu juga nggak ada. Sudah ada empat tahun itu beroperasi,” ucap Faidil.

Faidil menambahkan, jika persoalan ini tidak terselesaikan, tokoh agama akan turun dan menggelar aksi massa.

“Kita tidak terima ada tempat-tempat seperti itu,” jelasnya.

Share this:
http://www.lioit.com