SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Apa itu Salam Pancasila? Tidak banyak orang tahu, terutama di kalangan kawula muda. Jadi, Salam Pancasila itu merupakan salam pemersatu kebangsaan, bukan sebagai salam pengganti salam keadagamaan.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof KH Yudian Wahyudi, dalam bimbingan dan arahannya antara, dalam Acara Dialog Kolaborasi Pembumian Pancasila di Tanoh Habonaron Do Bona Kabupaten Simalungun, bertempat di Auditorium Radjamin Poerba Universitas Simalungun (USI), Pematang Siantar, Selasa (20/9/2022).
Dikatakan, per 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno menerbitkan maklumat memperkenalkan salam pemersatu, yaitu ‘salam merdeka’.
Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka, padahal kemajuan sangat banyak. Oleh karena itu, Presiden Soekarno ingin ada satu salam pemersatu kebangsaan.
“Kemudian ini dikenalkan kembali oleh Ibu Megawati Soekarno Putri 2017 disesuaikan menjadi salam Pancasila,” ungkap Yudian, sembari mencontohkan salam Pancasila kepada peserta dialog.
“Jadi Salam Pancasila itu sebagai salam pemersatu kebangsaan bukan sebagai salam pengganti salam keadagamaan,” katanya lagi.
Kepala BPIP Prof KH Yudian Wahyudi foto bersama dengan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga memasuki lokasi acara dialog Kolaborasi Pembumian Pancasila di Tanoh Habonaron Do Bona Kabupaten Simalungun, di Auditorium Radjamin Poerba Universitas Simalungun (USI), Pematang Siantar, Selasa (20/9/2022).
Baca: Viral Larangan Beribadah Jemaat GPdI Siloam di Nagori Bangun Simalungun
Baca: Masih Ada Daerah di Sumut Pakai Perda Dominasi Agama Tertentu
Diketahui, dialog tersebut digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat bekerjasama dengan Pemkab Simalungun.
Mata Pelajaran Pancasila Jadi Kurikulum Wajib
Mata Pelajaran Pancasila Jadi Kurikulum Wajib
Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialiasi Komunikasi dan Jaringan, Prakoso menyampaikan, Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus diimplementasikan, diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun, maka BPIP bekerjasama dengan stakeholders yang lain dalam hal ini Bupati Simalungun dan Forkopimda, dan di bawah naungan kepala BPIP hadir di Kabupaten Simalungun untuk menguatkan nilai-nilai untuk membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila betul-betul hadir dan menguatkan NKRI,” kata Prakoso.
Dengan kehadiran BPIP di Kabupaten Simalungun, Prakoso berharap sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita luhur yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Maka nilai-nilai Pancasila ada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Simalungun. Salam Pancasila,” kata Prakoso.
Baca: Mangapul Purba: Kembalikan Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Baca: Sementara Sampai Dapat Izin, Jemaat GPdI Siloam Beribadah di Aula Polsek Bangun
Prakoso juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan PP Nomor 4 Tahun 2022, di mana mata pelajaran Pancasila menjadi kurikulum wajib mulai tahun 2022.
Radiapoh: Simalungun Sudah Teruji Sebagai Miniatur Indonesia
Radiapoh: Simalungun Sudah Teruji Sebagai Miniatur Indonesia
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi atas kehadiran Kepala BPIP di Kabupaten Simalungun.
“Kenapa Simalungun dipilih sebagai lokasi dialog, silahturahmi terkait dengan masalah pembumian Pancasila itu di seluruh Indonesia, karena Simalungun ini sebagai miniaturnya Indonesia,” kata Radiapoh.
Menurut Radiapoh, Simalungun sebagai miniaturnya Indonesia sudah teruji. Dari dulu, keberagaman dan perbedaan bukan menjadi masalah di Kabupaten Simalungun.
“Itu tentu dilandasi oleh dasar negara kita Pancasila yang membuat Simalungun tidak mempermasalahkan perbedaan,” sambung Radiapoh.
Terkait dengan tambahan mata pelajaran Pancasila bagi peserta didik agar lebih memahami Pancasila, sambung Radiapoh bahwa hal itu telah ada, hanya saja doktrin Pancasila lebih melekat di anak-anak mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi perlu untuk kedepan ini.
“Kami dari Pemkab Simalungun sudah memprogramkan sebelum masuk proses belajar, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 harus dibunyikan,” imbuh Radiapoh.
Turut hadir dalam kegiatan itu; Wakil Bupati H Zonny Waldi, Wakapolres Simalungun Kompol Efianto, mewakili Kajari Asor Olodaiv, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Elfrida Herawati Siregar SP MM.
Kemudian, Rektor USI Dr Corry Purba MSi selaku Ketua Jejaring Panca Mandala (JPM) Simalungun, Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD di Lingkungah Pemkab Simalungun, Kakan Kemenag Ahmad Sofyan, Pimpinan Gereja, Tokoh Adat Simalungun.
Baca: Ada Bane di GPdI Siloam Bangun saat Radiapoh Ibadah Minggu ke HKBP Serbelawan
Baca: Fitri Arni Matondang, Putri Purnawirawan Polri, Dibesarkan dalam Kehidupan Mapan
Turut hadir Ketua MUI H Darjat Purba, Ketua FKUB Nurdin Panjaitan, pimpinan ormas, pimpinan universitas yang di Kabupaten Simalungun dan mahasiswa/i USI.