SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Farid Firman mengapresiasi komitmen Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani yang begitu kuat mensukseskan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
“Tidak salah kita menetapkan Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah evaluasi karena komitmen kepala daerahnya yang begitu kuat dalam mensukseskan program nasional ini,” sebut Farid, saat entry meeting bersama Susanti dan sejumlah kepala OPD di lantai 2 Kantor Walikota Pematangsiantar, Selasa (27/02/2024).
Kegiatan entry meeting ini terkait evaluasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Dalam evaluasi tersebut, BPKP ingin membantu dan memastikan daerah bisa mengoptimalkan keterbatasan dana agar lebih fokus dan prioritas dalam hal penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Nantinya, kita akan melihat program dan kegiatannya. Kami nanti akan menyampaikan apa adanya, ini demi kebaikan Kota Pematangsiantar,” tutur Farid.
Baca: Catat! Penanganan Stunting Adalah Sejak Hamil hingga Anak Berusia Dua Tahun
Farid optimistis melihat komitmen Susanti untuk terus menurunkan angka stunting di Kota Pematangsiantar.
“Di sini, kami ingin memastikan dan memberikan peran konsultatif kepada pemerintah daerah, agar design penganggarannya efektif dan efisien,” terang Farid.
Sebelumnya, Susanti menyampaikan, kemiskinan dan stunting telah menjadi fokus program pemerintah pusat dan juga Kota Pematangsiantar.
Kota Pematangsiantar, sambung Susanti, telah ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis).
Di awal tahun 2023, lanjut Susanti, ada 284 balita mengalami stunting. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus melaksanakan program untuk percepatan penanganan stunting.
“Alhamdulilah, per akhir tahun 2023, telah berkurang 68 balita, sehingga saat ini tinggal 216 balita yang mengalami stunting,” sebut Susanti.
Dengan kehadiran BPKP, sambung Susanti, tentunya program-program dalam penanganan stunting yang dimotori Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemko Pematangsiantar bersama sejumlah OPD, bisa menurunkan angka stunting.
“Mohon bimbingan dan arahannya, sehingga program kami dalam menurunkan angka stunting, dapat tepat sasaran, dan efisien,” pinta Susanti.
Susanti menambahkan, pada tahun 2023, angka stunting sebesar 14,3 persen, dan masih di bawah angka stunting Provinsi Sumut.
“Mudah-mudahan kami dapat melakukan percepatan penanganan stunting di Kota Pematangsiantar. Untuk itu, mohon bimbingan dan arahan,” tutup Susanti.
Baca: Pemko Siantar Gandeng Yayasan Bhakti Tanoto Upaya Percepatan Penurunan Stunting
Baca: Audit Kasus Stunting di Siantar: Sasaran 24 Calon Pengantin, 24 Bumil, 24 Bufas, 274 Baduta
Hadir dalam kegiatan itu, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Junaedi Antonius Sitanggang, Kepala Inspektorat, Herri Okstarizal, sejumlah pimpinan OPD, dan para unsur BPKP Provinsi Sumut.