PAN Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan di Siantar, Beda Pandangan Gerindra dengan Golkar

Share this:
BMG
Wali Kota Susanti Dewayani menghadiri Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar
atas LKPj Wali Kota Pematangsiantar
TA 2023 di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (16/04/2024).

SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani menghadiri dan menyimak penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar
atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar
Tahun Anggaran (TA) 2023, di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (16/04/2024).

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Arif D Hutabarat menyampaikan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainability atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

“Sehingga dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitar,” sebutnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan H Irwan menyampaikan, dalam rangka mewujudkan Kota Pematangsiantar yang sejahtera, banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, terkhusus beras, gula pasir, dan minyak goreng.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar diminta melakukan upaya maksimal dalam melakukan operasi pasar agar harga bahan pokok tersebut mengalami penurunan. Selain itu, Pemko Pematangsianțar diminta mengadakan pasar murah di setiap kecamatan.

BacaMobil Baru Dinas Pertanian Sempat ‘Hilang’, Ternyata Dipakai Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga

BacaUgal-ugalan di Jalur Macet Siantar, Pengendara CB 150R Tabrak 5 Orang Pejalan Kaki

Sedangkan, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Hendra Pardede menyinggung sektor pendidikan. Menurut Hendra, rata-rata lama sekolah terealisasi 11,58 tahun. Hal itu menunjukkan adanya beberapa murid/siswa putus sekolah. Dalam hal ini, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan penyebab rata-rata lama sekolah tidak tercapai realisasi sebesar 12 tahun.

Halaman Selanjutnya >>>

Share this: