SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Sebulan lebih berstatus pelaksana tugas (plt) karena pelantikannya dibatalkan, status lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Pematangsiantar akhirnya dikukuhkan. Dengan begitu, maka status Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda); Robert Sitanggang SSTP MSi sebagai Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan; Sofian Purba SSos sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR); Muhammad Hamdani Lubis SH, sebagai Kadis Pendidikan; dan Muhammad Hammam Sholeh AP sebagai Kadis Pariwisata, seluruhnya menjadi pejabat defenitif.
Pelantikan kelima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama itu dipimpin langsung Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, berlangsung di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsianțar, Jumat (26/04/2024) sore. Pengambilan sumpah lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, itu dilaksanakan setelah adanya Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.2.6/1888/SJ, tanggal 24 April 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pematangsianțar.
Dalam surat Mendagri tersebut dinyatakan Wali Kota Pematangsiantar disetujui untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.
Suasana pelantikan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemko Pematangsiantar, bertempat di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsianțar, Jumat (26/04/2024) sore.
Baca: Pelantikan Sekda, 4 Kepala Dinas, 4 Camat dan 15 Lurah di Pemko Siantar, Selengkapnya di Sini..
Baca: Bawaslu Sumut Nyatakan Pelantikan Pejabat di 22 Maret 2024 Tidak Harus Izin Menteri
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pematangsianțar, Timbul Hamonangan Simanjuntak SAP MSP dalam laporannya menyampaikan, pengangkatan dan pelantikan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemko Pematangsianțar berdasarkan: Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1061/JP.00.00/03/2024 Tanggal 19 Maret 2023, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar; Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100/2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Hal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian; Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 100.2.2.6/1888/SJ Tanggal 24 April 2024, hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pematangsianțar; Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800.1.3.3/70/2024 Tanggal 26 April 2024, hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pematangsianțar; serta Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 002.3/800.1.3.3/652/IV/2024, tanggal 26 April 2024, hal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Tinggi Pratama.
“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diambil sumpahnya hari ini yaitu Eselon IIa sebanyak 1 orang, dan Eselon IIb sebanyak 4 orang. Total keseluruhan 5 orang,” kata pria yang akrab disapa Tim ini.
Susanti dalam pidatonya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Pelantikan tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan di Pemko Pematangsiantar. Dia berharap para pejabat yang dilantik dapat bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar menjadi sehat, sejahtera, dan berkualitas.
“Jangan lupakan sumpah janji yang baru diucapkan, yang disaksikan diri sendiri, para yang hadir, dan paling utama disaksikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab,” pinta Susanti.
Acara juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat yang dilantik, penandatanganan berita acara oleh rohaniawan, saksi Drs Pardamean Silaen MSi dan Dra Happy Oikumenis Daely.
Kemudian silanjutkan penandatanganan naskah pelantikan, Pakta Integritas, dan berita acara oleh Susanti.
Turut hadir, Staf Ahli Wali Kota Drs Daniel Siregar, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BP3D), Dedy Idris Harahap STP MSi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Sofie M Saragih SSTP MSi, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johannes Sihombing SSTP MSi.
Diketahui, Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani akhirnya membatalkan pelantikan 92 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional, pada Jumat (22/03/2024) lalu. Oleh karena itu, para pejabat tersebut akan kembali pada jabatan sebelum dimutasi.
“Langkah ini sebagai bentuk asas pemerintahan yang baik,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pematangsiantar, Timbul Hamonangan Simanjuntak, Selasa (02/04/2024).
Dia menuturkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tertanggal 29 Maret 2024 Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian, yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Kemendagri, Senin (01/04/2024), yang diterima oleh Plh Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Paskalis Baylon Meja.
Selanjutnya, dari hasil pertemuan tersebut dan sebagai bentuk ketaatan dan demi asas pemerintahan yang baik, pelantikan pejabat tanggal 22 Maret 2024 perlu dibatalkan.
Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani foto bersama dengan kelima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, usai pelantikan, bertempat di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsianțar, Jumat (26/04/2024) sore.
Baca: Pelantikan 92 Pejabat Pemko Siantar Dibatalkan, tapi Susanti Tetap Boleh Melantik, Selama..
Baca: Yakin, Dengan Niat Baik, Tugu Raja Sang Naualuh Damanik Bisa Berdiri Megah di Siantar
Dengan dibatalkannya SK pengangkatan dan pelantikan tersebut, maka para pejabat akan kembali pada jabatan sebelum dimutasi, yakni 5 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan 79 jabatan administrasi. Sedangkan yang 8 lagi, merupakan pejabat fungsional, tidak turut dibatalkan pengangkatannya.