Chrismes: Biarkan PNS Bekerja dan Melayani Masyarakat, Jangan Lagi Bebani Politik!
- Kamis, 5 Nov 2020 - 19:04 WIB
- dibaca 77 kali
RAYA, BENTENGSIANTAR.com– Chrismes Haloho mulai merasakan ada yang tidak beres di lingkungan PNS Pemkab Simalungun, menjelang pilkada serentak 2020 mendatang. Dia berharap agar PNS diberikan kebebasan bekerja dan melayani masyarakat.
“Jangan lagi dibebani kepentingan politik kelompok tertentu,” pinta Chrismes Haloho, Rabu (4/11/2020).
Selaku Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi (RHS-ZW), dia berharap PNS tetap netral.
Meski begitu, ia juga menaruh harapan besar kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berperan aktif untuk mengawasi tahapan demi tahapan dalam proses pemilihan kepala daerah Simalungun kedepan.
“Dan, kami Tim Pemenangan RHS-ZW bersama elemen masyarakat akan membantu Bawaslu melakukan pengawasan terhadap netralitas PNS di Pilkada,” tegas Chrismes.
Chrismes mengungkapkan, pengawasan terhadap PNS mereka lakukan dengan melibatkan seluruh partai pengusung dan partai pendukung. Sebagaimana diketahui, pasangan calon nomor urut 1 ini diusung dan didukung Partai Golkar, Berkarya, Hanura, PKS, Perindo, dan PKB. Kemudian, melibatkan Relawan RHS-ZW dan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP).
Baca: Mendagri Tito Tegur Empat Kepala Daerah di Sumut
Selain soal netralitas PNS, mereka juga mencium gelagat kurang terpuji dari salahsatu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang mengklaim program bantuan pemerintah pusat, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pilkada 9 Desember 2020.
“Program pemerintah, seperti PKH dan bantuan UMKM, diklaim sebagai bagian dari perjuangan salah satu calon, ini sangat tidak terpuji,” ujar Chrismes.
Baca: Ada Bukti PNS Terlibat Politik Praktis, Datang ke Pemuda Pancasila, Hadiah Rp25 Juta
Menurut Chrismes, seharusnya disampaikan informasi yang cerdas agar rakyat memahami hal yang sebenarnya. Bukan sebaliknya, memanipulasi bantuan pemerintah untuk menguntungkan salahsatu pasangan calon.