HATONDUHAN, BENTENGSIANTAR.com– Calon Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga tidak akan mengintervensi pengelolaan Alokasi Dana Nagori (ADN). Sebentuk keseriusannya, Radiapoh ingin memberikan payung hukum bagi perangkat nagori demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Simalungun.
Hal itu disampaikan Radiapoh, saat bersilaturahmi dengan masyarakat Hatonduhan, Selasa (3/11/2020). Radiapoh ingin menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak pidana korupsi di semua dinas, badan, dan kelembagaan yang ada di Pemkab Simalungun.
Di hadapan masyarakat, Radiapoh menyampaikan, jika pasangan RHS-ZW memenangkan Pilkada Simalungun pada 9 Desember 2020 mendatang, mereka akan menyalurkan 100 persen Alokasi Dana Nagori (ADN) ke seluruh nagori.
Alokasi dana nagori itu, sambung Radiapoh, harus dimanfaatkan untuk pembangunan nagori. Sehingga, seluruh nagori lebih maju, lebih baik dan masyarakatnya sejahtera.
“Kalau di tengah jalan (ADN) sudah dipangkas sana sini, sehingga yang sampai hanya 60 persen, kan sudah tidak benar. Kalau begitu, bagaimana mau membangun nagori? Kami tidak akan melakukan hal itu. Kami akan salurkan 100 persen. Sepeser pun nggak berkurang,” tegas Radiapoh.
Baca: RHS: ASN Merasa Tertekan dan Ketakutan, Itu Tak Akan Terjadi Lagi
Menurut Radiapoh, nagori adalah ujung tombak pemerintahan yang harus mendapatkan perlakuan lebih baik.
“Kami akan mensejahterakan rakyat Simalungun mulai dari nagori. Komitmen kami, nagori-nagori harus lebih dimajukan, lebih dibenarkan penggunaan anggarannya dan lebih diprioritaskan kesejahteraannya,” terangnya.
Kemudian, Radiapoh mengatakan, dia dan Zonny Waldi sudah sepakat untuk tidak mengintervensi para pangulu dalam hal pengelolaan dana nagori.
“Bukankah pemerintah sudah menyiapkan fasiltas tenaga pendampingan nagori dan pendampingan kabupaten dalam hal pengelolaan dana nagori? Untuk itu, kami akan memberikan keleluasaan bagi para pendamping nagori, agar kemandirian pangulu dalam menggunakan atau mengelola anggaran nagori lebih terarah,” ujar Radiapoh.
Radiapoh berpandangan, intervensi justru sangat mengganggu kemandirian pangulu. Ketika intervensi itu yang lebih dominan, maka arah kerja dan pertanggungjawaban pangulu terhadap penggunaan anggaran akan semrawut dan tidak benar juga.
“Dapat ibu dan bapak bayangkan, jika penyaluran dan penggunaan dana nagori benar dan tidak dintervensi, maka pembangunan nagori akan lebih baik. Rakyat di nagori pun dapat melakukan pengawasan agar semuanya berjalan sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan yang ada,” ucapnya.
Baca: Pengamat Hukum: Program si Bersih RHS-ZW jadi Harapan Baru Birokrat
Soal penyaluran dana nagori 100 persen dan tidak adanya intervensi kepada pangulu, Radiapoh menyatakan, mereka akan mempersiapkan payung hukum bagi para perangkat nagori.
“Perlu dipersiapkan payung hukumnya. Itu supaya setiap elemen yang terlibat dalam proses penggunaan anggaran nagori benar-benar terlindungi sesuai dengan hak dan kewajiban. Ada juga sanksi jika para pangulu melakukan pelanggaran yang merugikan negara terkait penggunaan anggaran itu,” bebernya.
Calon nomor urut 1 ini mengatakan, pasangan RHS-ZW akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun pengguna anggaran di Pemkab Simalungun.
“Tidak ada yang perlu merasa takut melakukan inovasi dalam memajukan nagori masing-masing, karena itulah sesungguhnya yang kami harapkan dalam membangun Simalungun lebih maju, lebih baik dan rakyat sejahtera,” ucapnya.
Terakhir, Radiapoh berpesan, agar setiap warga yang punya hak memilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Jangan lupa, untuk perubahan Simalungun lebih maju, lebih baik, dan rakyat sejahtera, pilih nomor urut 1. Hafal nomor urut 1 dan ingat wajah Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi,” pungkas Radiapoh.
Baca: Ada Tiga Persoalan yang Membuat Guru Sulit Berkembang, RHS-ZW akan Lakukan Ini
Untuk diketahui, dalam setiap kunjungan, Radiapoh senantiasa menyampaikan bahwa dia dan pasangannya Zonny Waldi akan melakukan gerakan Simalungun Berantas Korupsi (Si Bersih).