TANAHJAWA, BENTENGSIANTAR.com– Para petani di Simalungun mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Jika pun ada, harganya mahal sekali, berkisar Rp200 ribu per zak.
Keluhan itu mereka sampaikan langsung saat bertatap muka dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara Mangapul Purba, dalam Acara Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19 di Sumatera Utara, bertempat di Jambur Kampung Karo, Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, Selasa (28/9/2021).
“Tolong pak Dewan, suarakan aspirasi kami, sekarang itu kami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Herianto Tarigan.
Menurut Tarigan, kalaupun ada, stoknya terbatas dan dijual dengan harga selangit. Ia mencontohkan pupuk phonska dijual seharga Rp200 ribu per sak.
Menurut warga Tanjung Pasir itu, harga itu tidak logis. Namun, mereka tidak punya pilihan selain harus merogoh kocek lebih dalam.
Baca: Buron Sejak 2020, Tersangka Korupsi Pupuk Diringkus di Medan
Baca: Kartu Si Kerja ‘Setara’ Rp50 Juta, Untuk Siapa? Simak Penjelasan Radiapoh Sinaga
Keluhan serupa juga disampaikan JP Timbul Rajagukguk, seorang petani yang bermukim di Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan. Dia mengungkapkan jika kelangkaan pupuk bersubsidi sudah terjadi sejak lama. Oleh sebab itu, mereka berharap agar politisi PDI Perjuangan tersebut memperjuangkan aspirasi mereka.
Halaman Selanjutnya..
MP Sarankan Bentuk Kelompok Tani
MP Sarankan Bentuk Kelompok Tani
Menanggapi hal itu, Mangapul Purba menuturkan, akan menyampaikan keluhan para petani tersebut kepada Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, agar memperhatikan nasib para petani.
Namun, dia juga menyarankan agar para petani mengorganisir dirinya dengan membentuk kelompok tani. Dengan berkelompok, maka para petani dapat mengajukan kebutuhan pupuk lewat Rencana Definitif. Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.
Dijelaskan bahwa lewat RDKK pupuk bersubsidi itu nantinya akan diteruskan kios pengecer ke distributor hingga ke produsen. Dengan begitu, pemerintah dapat menetapkan kebutuhan riil pupuk bersubsidi di tingkat petani.
“Untuk distribusi nanti akan kita awasi, agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai petani yang mengusulkan, tapi penyaluran pupuk ke yang lain,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Mangapul Purba bersama staf ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara Dr Aswan Jaya mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19. Kepada masyarakat, politisi yang akrab disapa MP itu kembali mengingatkan warga agar disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Baca: Pupuk Subsidi Langka di Karo, Petani Terancam Gagal Panen
Baca: Ditolak Sejumlah Fraksi, Radiapoh Sinaga Curhat Pengangkatan Staf Khusus di Rapat Paripurna
Sebagaimana standar WHO, masyarakat diminta menerapkan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas dan Interaksi).
“Itulah lima disiplin yang harus kita lakukan. Ayo ingatkan saudara-saudara kita, keluarga sama-sama kita jaga agar terhindari dari Covid-19,” tandas Aswan Jaya.
Halaman Selanjutnya..
RHS Temui Wamentan, Minta Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi
RHS Temui Wamentan, Minta Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menerima audensi Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, di ruang kerja Wamentan di Kementerian Pertanian RI, Jumat (17/9/2021). Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Ruslan Sitepu.
Dalam kesempatan itu, Radiapoh menjelaskan, hal sangat krusial terkait masalah kuota pupuk bersubsidi, koperasi dan petani berdaulat/sejahtera.
Baca: Unik, Lembu Berkaki Enam Lahir di Pematang Gajing Simalungun, Lihat Penampakannya..
Baca: RHS Ingin Petani di Simalungun Berdaulat dan Sejahtera
Bupati menjelaskan, pola tanam serentak akan diterapkan di Simalungun, maka ketersediaan pupuk bersubsidi harus terjaga dengan baik.