RHS-ZW Ingin Miskin Struktur tapi Kaya Fungsi

RAYA, BENTENGSIANTAR.com– Reformasi birokrasi secara besar-besaran menjadi sebuah keharusan demi membawa perubahan di Kabupaten Simalungun. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS)-H Zonny Waldy (ZW) akan merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja (Satker), dengan konsep miskin struktur, tapi kaya fungsi.

“Upaya ini akan kami lakukan dengan lebih dulu memetakan sumber daya manusianya,” kata pria yang akrab disapa RHS ini, saat ditemui di kawasan Raya, Jumat (9/10/2020).

Dia berpendapat, otonomi daerah seharusnya membuka harapan baru terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di Kabupaten Simalungun, otonomi yang memberikan kekuasaan penuh terhadap kepala daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, justru belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan warganya.

Padahal, menurut Radiapoh, otonomi daerah seharusnya menyasar tiga hal; peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah.

“Jangan sampai otonomi daerah justru bermakna atau menjadi otonomi korupsi dengan kekuasaan yang dipegang kepala daerahnya,” ujarnya.

Baca: Setelah Si Bersih, RHS Siapkan Program Si Kerja untuk Simalungun

Demi mencegah praktik minor tersebut berkembang dan meluas di Simalungun, RHS bersama pasangannya Zonny Waldy mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Simalungun mendatang, dengan komitmen membawa perubahan di Simalungun, dan menggagas program Simalungun Berantas Korupsi (Si Bersih).

Zonny Waldi menambahkan, pihaknya juga akan memperluas peran inspektorat daerah. Hal itu agar fungsi pengawasan dan pemeriksaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin maksimal.

“ASN itu tugasnya melayani rakyat. Bukan membebani masyarakat dengan adanya pungutan-pungutan liar,” kritik Zonny.

Baca: Jadi Bupati Harus Ulet, Disiplin, dan Itu Ada pada Sosok RHS

Menurutnya, penguatan peran inspektorat daerah untuk mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai koridor hukum dan sesuai peruntukannya. Cara ini juga sejalan dengan program yang digagas pasangan RHS-ZW, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja.

“Seluruh anggaran yang dimiliki Simalungun harus benar-benar dimanfaatkan untuk melayani masyarakat, seperti pembangunan merata dan demi kesejahteraan warga,” pungkasnya.