SIMALUNGUN, BENTENGSIANTAR.com– Anggota DPR RI Muhammad Nasir meminta pilkada ulang digelar di Kabupaten Simalungun. Nasir mengungkapkan, telah terjadi dugaan kecurangan berupa intimidasi oleh salahsatu ormas (organisasi kemasyarakatan) sehingga masyarakat Simalungun merasa ketakutan saat hendak melakukan pencoblosan.
“Laporan yang kita terima dari masyarakat pada saat pilkada kemarin di Simalungun, ada dugaan intimidasi untuk mendukung salah satu calon yang dilakukan oleh salah satu ormas terhadap masyarakat di TPS, hal ini tentu merugikan calon lain,” ujar M Nasir, Jumat (11/12/2020).
Politisi Demokrat yang sengaja pulang ke kampung halaman untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun itu mengungkapkan bahwa dugaan intimidasi oleh salahsatu ormas tersebut bukan hanya di satu atau dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan hampir di seluruh TPS di Kabupaten Simalungun.
“Mereka hadir ke TPS menggunakan baju ormasnya tersebut, dan berjaga-jaga di TPS. Beberapa masyarakat bilang ada seperti intimidasi, sehingga masyarakat tidak nyaman pada saat melakukan pemilihan suara,” keluh Nasir.
Seharusnya, menurut Nasir, pengawasan dan penjagaan di TPS bukan ormas, melainkan Bawaslu dibantu TNI dan Polri.
Untuk itu, Nasir meminta Kapolda Sumatera Utara menuntaskan aksi premanisme tersebut sesuai hukum dan aturan berlaku.
Baca: Hasil Hitung Indikator Politik Indonesia: Radiapoh-Zonny Unggul di Pilkada Simalungun
Baca: Unggul di Pilkada Simalungun, Radiapoh: Kita Semua Punya Cita-cita yang Sama
Menurut Nasir, tindakan ormas tersebut telah menciderai demokrasi dan merupakan pelanggaran serius dalam proses pilkada.
“Jangan hanya stiker saja, Kapolda Sumut harus menindak tegas preman-preman yang telah merusak demokrasi kita. Tangkap ormas-ormas itu, karena sudah meresahkan masyarakat,” pintanya.
Baca: Ada Bukti PNS Terlibat Politik Praktis, Datang ke Pemuda Pancasila, Hadiah Rp25 Juta
Baca: Viral Video Dugaan Politik Uang di Simalungun, Namanya Dicatut, Apa Respon Choir?
Oleh sebab itu, dia meminta agar KPU Simalungun mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) yang telah melibatkan ormas tersebut dan melakukan pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Simalungun.
Selain itu, Nasir juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Bawaslu yang berkolaborasi dengan ormas-ormas tersebut.