MEDAN, BENTENGSIANTAR.com– Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta seluruh kepala daerah untuk tidak ragu merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran, menurut Edy, akan mendorong pertumbuhan ekonomi setelah terhantam pandemi Covid-19.
Sejak 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencapai 57,02 persen atau sekitar Rp7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72 persen usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, pada 18 Agustus 2021 lalu.
Percepatan serapan anggaran juga diikuti pemerintah daerah lainnya, seperti Kabupaten Langkat 56,48 persen, Serdang Bedagai (Sergai) 55,76 persen, dan Tapanuli Tengah (Tapteng) 55,63 persen. Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai 48,92 persen.
“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi. Jadi, jangan ragu merealisasikan anggaran untuk yang tepat dan benar. Di sini, kita berdiskusi dengan Kajatisu, Kapolda, BPK dan BPKP. Jadi, tidak ada lagi alasan takut,” kata Edy Rahmayadi, saat Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut, di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin (27/9/2021).
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Edy Rahmayadi ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian, dilanjutkan diskusi dengan narasumber Edy Rahmayani, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut IBN Wiswantanu.
Baca: Dirut RSUD Rondahaim Gugup Saat Dicecar Soal Tambahan Anggaran Rp17 Miliar
Baca: Arah Pembangunan Siantar di Sisa Tahun Anggaran 2021..
Hadir juga Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka. Sementara, yang menjadi peserta antara lain para kepala daerah se-Sumut bersama unsur Forkopimda.
Halaman Selanjutnya..
Tidak Ada yang Perlu Ditakutkan
Tidak Ada yang Perlu Ditakutkan
Pada saat diskusi, Edy menjelaskan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada SILPA. Selain karena faktor alam, ya, seperti bencana atau yang lainnya, sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” terang Edy.
Baca: Balitbang Siantar: Anggaran Rp2,5 Miliar, Kinerja Tak Jelas
Baca: Cerita di Balik Rapat Anggaran DPRD Simalungun, Lain Dinas, Beda Sikap, Ada Apa?
Edy mengungkapkan, per 18 September 2021, Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 sebesar 50,7 persen atau sekitar 87,2 miliar.
“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu, bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini, maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Edy.
Halaman Selanjutnya..
Kapolda Sumut: Sudah Bilang ke Bawahan, Jangan Menakuti-nakuti
Kapolda Sumut: Sudah Bilang ke Bawahan, Jangan Menakuti-nakuti
Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menegaskan, telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggaran. Dengan begitu, diharapkan terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Polda Sumut dalam bertindak, menurut Panca, tidak langsung melakukan penangkapan. Ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi, kemudian penegakan hukum.
“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya, jangan menakuti-nakuti, dampingi! Kalau ada yang main-main, boleh disampaikan ke saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap. Ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” kata Panca.
Sementara itu, Kajati Sumut IBN Wiswantanu mengatakan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit tersebut.
“Saat ini, kita tidak ada lagi yang level 4. Tetapi, itu jangan membuat kita lengah. Sebab, untuk memulihkan ekonomi, kita tetap harus mengendalikan penyebaran covid-19,” tambahnya.
Walikota Siantar Hefriansyah didampingi Kapolres AKBP Boy Siregar dan Kajari Siantar saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi PPKM dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara, di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin (27/9/2021).
Baca: Jokowi Teken Perpres 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Dewan Pengarah Luhut
Baca: Fraksi PDIP: Copot 4 Kadis Ini atau Sumut Bermartabat Dipastikan Gagal Total
Walikota Siantar Hefriansyah turut menghadiri rapat koordinasi evaluasi PPKM dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara (Sumut).