KARO, BENTENGSIANTAR.com– Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengaku sangat bahagia atas terlaksananya Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Zona Dataran Tinggi Tahun 2025. Hasanuddin memaparkan data indikator makro Sumut mulai pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan IPM.
Dalam upaya pengembangan potensi Provinsi Sumut, Hassanudin menekankan beberapa hal yang harus disiapkan, antara lain: sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan ekonomi masyarakat yang kuat, sarana dan prasarana produksi, serta infrastruktur konektivitas dan aksebilitas yang memadai harus ditingkatkan.
“Berbagai proyek strategi nasional yang terus dikembangkan seperti jalur lintas timur Trans Sumatera, dan jalan tol Medan hingga Danau Toba, tentunya kita harapkan dapat meningkatkan perekenomian masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di kawasan dataran tinggi. Kita harus bisa mengambil manfaat itu,” tutur Hassanudin, pada acara Pra Musrenbang yang digelar di Hotel Sibayak International, Kabupaten Karo, Selasa (16/01/2023) dan berlangsung hingga Rabu (17/01/2023).
Dilanjutkan Hassanudin, forum Pra Musrenbang sangat penting untuk menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integrasi antara perencanaan nasional, provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
“Kelemahan perencanaan kita selama ini, kita belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam satu perencanaan yang terintegrasi. Ini harus, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi,” kata Hassanudin.
Dalam satu perencanaan yang terintegrasi, sambungnya, saatnya meninggalkan ego sektoral dan ego kewilayahan.
“Inilah tujuan pelaksanaan Pra Musrenbang. Di sini kita berpadu cerita dan berdiskusi. Saling cover dan saling menutupi,” ujar Hassanudin.
Pada kesempatan itu, Walikota Siantar Susanti Dewayani mengatakan tahun 2023, merupakan tahun perencanaan pertama kepemimpinannya sebagai Walikota Pematang Siantar. Dengan dukungan serta kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dengan Pemerintah Provinsi Sumut, telah menghasilkan capaian pembangunan menuju ke arah yang lebih baik.
Susanti memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Antara lain: Kota Pematang Siantar berhasil naik peringkat dari predikat Tinggi menjadi Sangat Tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,46 poin di tahun 2023, lebih tinggi dari tahun 2022.
Baca: Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Siantar dengan Simalungun di Kantor Gubernur Sumut
Untuk tingkat kemiskinan, sebut Susanti, menunjukkan tren yang menurun menjadi 7,24 pada tahun 2023.
“Dan untuk tingkat pengangguran terbuka Kota Pematang Siantar juga berhasil keluar dari peringkat pertama sebagai daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya se- Sumatera Utara pada tahun 2022, yaitu 9,36 persen menjadi 8,62 persen di tahun 2023,” terang Susanti.
Lebih lanjut Susanti menilai, kerja sama dan kolaborasi yang baik menunjukkan hasil akhir yang positif. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumut atas dukungannya kepada Pemko Pematang Siantar.
Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025, lanjut Susanti, Kota Pematang Siantar tetap berkomitmen penuh mendukung pencapaian akselerasi peningkatan kualitas pembangunan Sumut di tahun 2025.
Susanti juga menegaskan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumut tahun 2025 juga sangat selaras dengan prioritas Kota Pematang Siantar yang disusun demi mewujudkan Pematang Siantar yang sehat, sejahtera dan berkualitas, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, serta Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
Sekaitan hal itu, Susanti menyampaikan Kota Pematang Siantar akan mendukung kegiatan strategis daerah Provinsi Sumut tahun 2025, yakni pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi; pelatihan dan bantuan peralatan bagi UMKM; pelatihan klaster kompetensi bagi pencari kerja; penyusunan detail engineering design (DED) pemukiman kumuh; perbaikan rumah tidak layak huni; rehabilitasi jalan; dan pembangunan irigasi.
“Jumlah keseluruhan sebanyak 126 usulan kegiatan dari Kota Pematang Siantar,” tutur Susanti.
Susanti berharap usulan yang disampaikan mendapat perhatian Pj Gubernur Sumut dan dapat ditampung dalam RKPD serta APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kota Pematang Siantar sepanjang tahun 2023, antara lain: revitalisasi Lapangan H Adam Malik dan tuan rumah PON ke-21 untuk cabang olahraga kick boxing,” ucapnya.
Amatan media, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Susanti, dan sejumlah bupati yang hadir menekan tombol bergambar telapak tangan tanda dibukanya Pra Musrenbang RKPD Zona Dataran Tinggi Tahun 2025.
Zona Dataran Tinggi Sumut meliputi Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Baca: Selamat! Intan Purba, Anak Muda Siantar Raih Prestasi Pemuda Polopor Nasional
Baca: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ajak Seluruh Bupati/Walikota se-Sumut Perangi Korupsi
Hadir pada kegiatan ini, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Kepala Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma, serta Forkopimda Kabupaten Karo.