SIMALUNGUN, BENTENGSIANTAR.com– Situasi di SMA Negeri 1 Dolok Panribuan (Dopan), Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara kepala sekolah dengan para siswa, sedang memanas.
Siswa menggelar unjuk rasa, Kamis (20/3/2023), mendesak agar Rismauli Hutauruk segera mundur sebagai kepala sekolah.
Keterangan dihimpun BENTENG SIANTAR, hubungan yang tidak harmonis antara kepala sekolah dengan para siswa sebenarnya sudah berlangsung lama.
Puncaknya, kemarin, dalam rapat bersama Komite Sekolah, Rismauli Hutauruk menyampaikan rencana kenaikan uang sekolah atau biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), dari Rp60 ribu per bulan menjadi Rp125 ribu per bulan. Dan, dari rapat itu diputuskan uang SPP sebesar Rp100 ribu per bulan.
Para siswa pun menolak. Mereka menilai uang SPP sebesar Rp100 ribu per bulan terlalu besar mengingat mereka adalah berasal dari keluarga tidak mampu, mayoritas dari keluarga buruh tani, bukan petani apalagi PNS (Pegawai Negeri Sipil).
“Artinya, bekerja di ladang orang lain. Mencari upahan,” ujar salahseorang siswi yang ikut unjuk rasa.
Suasana di SMA Negeri 1 Dolok Panribuan ketika sejumlah siswa menggelar unjuk rasa mendesak copot kepala sekolah Rismauli Hutauruk, Kamis (20/7/2023).
Baca: Indikasi Penyelewengan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bandar Rp458 Juta
Baca: Dugaan Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala SMA Negeri 1 Silau Kahean Ditahan
Maka, kenaikan uang sekolah menjadi sebesar Rp100 ribu per bulan itu akan sangat membebani pikiran sehingga mereka tidak akan bisa fokus belajar.
Selain itu, mereka juga menilai Rismauli Hutauruk sebagai sosok yang plin plan, tidak memiliki pendirian dan arogan.
“Oleh sebab itu, kami meminta agar Rismauli Hutauruk segera dicopot sebagai kepala sekolah,” ujar salahseorang siswi kelas XI, di sela-sela aksi.
Dartati Damanik, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Dolok Panribuan menjelaskan, salahsatu sikap Rismauli yang dinilai plin plan adalah terkait beberapa program yang sudah diputuskan dalam rapat, namun tidak terlaksana dengan tepat. Bahkan, bisa berubah kapan saja.
Nah, ketika mereka ingin mempertanyakan alasan mengapa program yang sudah diputuskan bisa berubah di tengah jalan, Rismauli selalu bersikap arogan. Sebagai atasan, Rismauli ingin semua peserta didik turut perintahnya.
“Contoh kegiatan Pentas Seni kemarin, anggaran sudah ada, tapi, ibu itu ingin acaranya lebih mewah, lebih wah. Sementara, anggaran yang terkumpul dari siswa (kurang lebih Rp20 juta), tidak cukup untuk memaui maunya ibu itu,” timpal siswi lainnya.
Baca: Indikasi Ajang Bisnis Berkedok Baju Seragam di MAN Siantar
Baca: Rapor Merah Kadisdik Rosmayana Marpaung, Dugaan Pungli Sertifikasi Guru Hingga Regrouping SD
Hal lain yang membuat mereka tidak berkenan dengan kepala sekolah Rismauli Hutauruk adalah ketika dia mewajibkan setiap siswa yang menghilangkan buku paket wajib membayar denda tunai sebesar Rp120 ribu. Kebijakan yang menurut siswa terlalu membebani sebab, mereka tidak diberi opsi mengganti dengan buku serupa.
“Itu buku paket kan dari pemerintah, dan yang kami terima pun buku bekas. Sementara, kami disuruh bayar sesuai dengan harga buku baru. Buku baru pun pak, itu paket terendah seharga Rp80 ribu,” protes siswi lainnya.
Aktifkan Kembali Sekolah Unggulan!
Aktifkan Kembali Sekolah Unggulan!
Tuntutan siswa lainnya adalah meminta agar program kelas unggulan kembali diaktifkan. Dijelaskan bahwa sejak awal hingga terbentuknya program kelas unggulan di SMA Negeri 1 Dolok Panribuan, para orangtua siswa dilibatkan.
Tapi sayang, program kelas unggulan dibubarkan tanpa alasan jelas. Para orangtua siswa juga tidak dilibatkan.
“Saat rencana bikin program kelas unggulan, rrangtua diundang dengan sangat terhormat. Lalu, saat pembubaran, mengapa orangtua tidak diundang?” protes mereka.
Selain itu, mereka juga menuntut haknya, hak atas biaya-biaya yang sudah terlanjur mereka bayar sebesar Rp130 ribu per orang untuk biaya tambahan program kelas unggulan tersebut.
“Segala perlengkapan yang telah difasilitasi buat program kelas unggulan kemarin itu tidak jelas jadinya ke mana. Jadi, kami juga menuntut itu pak. Menuntut hak kami. Itu kami bayar Rp130 ribu per orang,” ungkap salahseorang siswi lainnya.
Dari mereka diketahui bahwa jumlah siswa yang ikut program kelas unggulan sebanyak 72 orang.
Atas seluruh kekecewaan itu, mereka ingin agar Rismauli Hutauruk segera dicopot dari jabatannya, dan berharap mendapat penggantinya, seorang pemimpin yang dapat memberi ruang kepada siswa untuk bebas menyampaikan pendapat. Kemudian, meminta agar membatalkan rencana kenaikan uang SPP sebesar Rp100 ribu per bulan.
Menyikapi protes siswa, lalu diadakan pertemuan yang dihadiri Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Wilayah VI meliputi Siantar dan Simalungun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Drs R Zuhri Bintang MAP. Sementara, Kepala Sekolah Rismauli Hutauruk sama sekali tidak hadir dalam pertemuan itu.
Usai pertemuan, Zuhri Bintang kepada sejumlah media, mengatakan akan mencari solusi terbaik agar situasi kembali kondusif. Namun, dia menyesalkan kejadian itu karena siswa ikut orasi.
“Belum saatnya mereka orasi, seharusnya belajar. Itu yang kita sesalkan,” kata Zuhri Bintang.
Baca: Dugaan Suap Proyek Rp50 Miliar di Balik Viral Isu Penyekapan Kadis Pendidikan Simalungun
Baca: APH Diminta Turun ke SMPN 1 Hutabayu Raja: Tebus Ijazah Rp60 Ribu, Seragam Batik Rp140 Ribu
Informasi diperoleh, Zuhri Bintang kembali melakukan rapat untuk mencari penyelesaian atas gejolak yang terjadi di SMA Negeri 1 Dolok Panribuan. Namun, Zuhri belum bersedia menyampaikan penjelasan lebih lanjut dari pertemuan itu.
“Maaf lagi rapat,” tulis Zuhri, melalui pesan WhatsApp kepada BENTENG SIANTAR, Jumat (21/7/2023).