SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Kota Pematang Siantar diharapkan ke depannya memiliki target menjadi Kota Informatif melalui penilaian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Untuk itu diharapkan peran dan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkannya.
Demikian disampaikan Walikota Siantar Susanti Dewayani, dalam sambutannya pada Acara Sosialisasi Undang- Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di Ruang Serbaguna, Kota Pematang Siantar, Senin (09/10/2023).
Susanti menyebutkan, sosialisasi ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas, melalui misi ketiga, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif, melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporative governance, yang bertujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Dijelaskan, informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kota Pematang Sianțar.
“Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memeroleh informasi publik,” sebut Susanti.
Setiap badan publik, tegas Susanti, mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana.
Lebih lanjut, Susanti mengatakan, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diwajibkan untuk menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Tugas PPID lainnya, menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi.
Baca: Buka Workshop IWO Siantar, Susanti Ingatkan Media Harus Berikan Informasi yang Benar
Baca: Bukan Lagi Dwi Aries Sudarto, Ini Pj Sekda Siantar yang Baru..
Dengan adanya PPID, diharapkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pematang Siantar, Johannes Sihombing SSTP MSi dalam laporannya menyampaikan, informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.
Setiap orang berhak memeroleh informasi. Hak memeroleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM), dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan baik.
Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Johannes, dilakukan sebagai upaya dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar.
“Untuk memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kota Pematang Siantar memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube serta TikTok yang dapat diakses melalui website https://pematangsiantar.go.id,” terang Johannes.
Ditambahkan, setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Pemko Pematang Siantar, akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi melalui Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan sesuai prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah di setiap badan publik di lingkungan Pemko Pematang Siantar.
“Harapan ke depan, Kota Pematang Siantar menjadi Kota Informatif melalui penilaian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara,” tandas Johannes.
Kadiskominfo Johannes Sihombing menyampaikan laporan dalam Acara Sosialisasi Undang- Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di Ruang Serbaguna, Kota Pematang Siantar, Senin (09/10/2023).
Baca: Penggunaan Dana Desa Pinang Ratus Tidak Dicantumkan di Papan Informasi
Baca: Indeks Kota Siantar 2,35, di Atas Rata-rata Indeks SPBE Nasional
Hadir pada kegiatan ini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut, Dr Abdul Harris Nasution SH MKn, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemko Pematang Siantar, Dra Happy Oikumenis Daely, sejumlah pimpinan OPD, dan camat.