RAYA, BENTENGSIANTAR.com– Ketua Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah I Sumatera Utara Maruli Tua Manurung mengatakan, Kabupaten Simalungun merupakan daerah paling bermasalah di Sumatera Utara dalam penanganan aset.
Maruli juga mengingatkan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) agar menghentikan tindakan potong memotong atau (istilah) uang-uang pulsa, terkhusus di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
Menurut Maruli, sungguh terlalu jika sampai ada pungutan liar (pungli) terhadap guru honorer. Sebab yang diterima guru honorer juga tidak seberapa.
“Kita tahu honor guru itu tidak seberapa, tapi kita tuntut lagi mereka memberikan uang pulsa, tolong ini dihentikan!” tegas Maruli di hadapan para pimpinan OPD Simalungun, Kamis (7/4/2022).
Baca: Tok, Walikota Tanjungbalai non aktif Syahrial Divonis Dua Tahun Penjara
Baca: Kena OTT KPK, Bupati Langkat Digelandang Hanya Pakai Celana Pendek dan Sandal Jepit
Kepada Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Maruli juga mengungkapkan ada banyak kepala daerah di Indonesia tersandung kasus pidana karena praktik jual beli jabatan. Dia berharap di Kabupaten Simalungun, hal itu tidak pernah terjadi.
“Jual beli jabatan ini banyak, tolong diperhatikan ini serius pak bupati,” pinta Maruli, yang saat itu duduk bersebelahan dengan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.
Bupati Harus Tahu Ini, Titik Rawan Korupsi
Bupati Harus Tahu Ini, Titik Rawan Korupsi
Kehadiran Maruli Tua Manurung ke Kabupaten Simalungun dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP) serta Monevtematika Aset dan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Acara digelar di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (7/4/2022).
Dijelaskan, tugas dan fungsi KPK melakukan pencegahan, koordinasi, monitor supervisi, penindakan dan eksekusi. Strategi pembatasan korupsi dilaksanakan dengan 3 pendekatan, pendidikan masyarakat sebagai core business KPK di samping pencegahan dan penindakan.
Menurut Maruli, titik rawan korupsi di pemerintahan daerah dalam pelaksanaan PBJ, mark up, penurunan spek, kualitas dan pemotongan oleh bendahara. Lalu, pembagian serta pengaturan jatah proyek APBD, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pengelolaan dan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik.
“Ini tolong menjadi perhatian kita bersama dan pak bupati,” kata Maruli.
Sementara, area intervensi Satgas Pencegahan KPK; perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Meski demikian, menurut Maruli, SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sangat bagus. Oleh sebab itu, dia berpesan agar tidak terjadi tindakan korupsi, maka seluruh pihak menaati SOP.
Baca: Semoga Tembus! Usul Perbaikan Jalan Lingkar Danau Toba di Simalungun, RHS Temui Luhut
Dalam kesempatan itu, Maruli menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga atas terobosan perbaikan jalan melalui swadaya masyarakat dengan bergotongroyong atau Marharoan Bolon.
“Ini patut diapresiasi. Kita tahu jalan di Simalungun ini, parah sekali,” pungkas Maruli.
Timbul Jaya: Terkadang Bukan Karena Niat, tapi…
Timbul Jaya: Terkadang Bukan Karena Niat, tapi…
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, dalam sambutannya, mengimbau seluruh pimpinan OPD menerapkan budaya malu pada diri dalam menerima yang bukan menjadi haknya.
Menurut Radiapoh, ‘dicap’ sebagai kabupaten paling bermasalah di Sumatera Utara adalah cambuk. Oleh sebab itu, dia berpesan agar seluruh pihak melakukan perbaikan.
“Mari kita malu, dan ini menjadi cambuk untuk kita melakukan perbaikan,” kata Radiapoh.
Atas kehadiran Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah I Sumatera Utara, menurut Radiapoh bukan untuk ditakuti, melainkan anugerah, karena masih diingatkan jangan sampai terjerumus korupsi.
Baca: Bupati yang Sebut Luhut ‘Menteri Penjahit’ Itu Ditahan KPK
Baca: Wildan Tanjung di Pusaran Korupsi DBH PBB Labusel, Ditahan di Rutan Tanjung Gusta
Sementara, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani berpendapat bahwa terkadang bukan karena ada niat seseorang melakukan korupsi, melainkan lalai. Oleh sebab itu, politisi Golkar itu berharap bimbingan dan arahan pencegahan korupsi.