SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Walikota Pematangsiantar, Susanti Dewayani menjelaskan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat pajak, adalah undangan yang menyatakan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, beberapa WP (wajib pajak) di Siantar, mengaku banyak SPPT tidak sampai ke mereka.
“Oleh karena itu, pastikan SPPT diterima warga. Pakai surat ekspedisi untuk memastikan SPPT sampai tepat kepada yang bersangkutan,” tegas Susanti kepada para camat dan lurah se-Kota Pematangsianțar, bertempat di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsianțar, Rabu (13/03/2024) pagi.
Menurut Susanti, lurah dan camat sangat berperan penting dan sebagai garda terdepan dalam mencapai target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P-2). Sebab lurah dan camat, langsung bertemu masyarakat.
Lebih lanjut, Susanti menyampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, harus melakukan berbagai inovasi dan terobosan, agar wajib pajak (WP) merasa nyaman saat membayar pajak dan tidak karena terpaksa.
Untuk itu, para aparatur sipil negara (ASN) harus memberikan contoh dengan membayar pajak tepat waktu. Juga memberikan sosialisasi terkait pembayaran pajak.
“Jika ada wajib pajak yang bingung saat membayar PBB, silakan datang ke kantor BPKPD. Di sana, ada petugas pelayanan pajak dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun),” kata Susanti.
Penandatanganan berita acara penyerahan DHKP dan SPPT PBB P-2 Kota Pematangsiantar Tahun 2024 kepada para camat berlangsung di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsianțar, Rabu (13/03/2024) pagi.
Baca: Mengawal LISA Pil dari Siantar Utara: Sampah Terambil, Lingkungan Bersih, Warga Dapat Nilai Tambah
Pantauan media, dalam pertemuan itu, Walikota Susanti Dewayani menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P-2) Kota Pematangsiantar Tahun 2024 kepada para camat. Sekaligus juga penandatanganan berita acara oleh para camat.
Sebelumnya, Kepala BPKPD Kota Pematangsiantar, Arri Suaswandhy Sembiring, dalam laporannya menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut agar SPPT PBB P-2 dapat tersampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu. Sehingga, potensi pembayaran PBB P-2 dapat tercapai secara maksimal.
Arri juga menyampaikan dasar pengenaan PBB P-2 Kota Pematangsiantar, yaitu Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan PBB P-2 dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Masih kata Arri, untuk tahun 2024 ini, target penerimaan PBB P-2 Kota Pematangsiantar yaitu Rp 12,5 miliar. Rinciannya, Kecamatan Siantar Marihat Rp 918.431.685; Sianțar Selatan Rp 857.922.718; Sianțar Barat Rp 2.957.575.734; Sianțar Utara Rp 1.847.294.545; Sianțar Timur Rp 2.716.535.992; Sianțar Martoba Rp 3.932.134.236; Sianțar Sitalasari Rp 2.213.621.146; dan Sianțar Marimbun Rp 1.851.377.477.
Walikota Susanti menyerahkan DHKP dan SPPT PBB P-2 Kota Pematangsiantar Tahun 2024 kepada Camat Siantar Timur, Masa Rahmat Zebua, bertempat di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsianțar, Rabu (13/03/2024) pagi.
Lebih lanjut, Arri memaparkan strategi dalam peningkatan penerimaan PBB P-2 Tahun 2024, yakni mobil pembayaran keliling PBB P-2; pemberian souvenir; pemberian honor pendistribusian SPPT PBB P-2; pemberian penghargaan kepada camat dan lurah untuk pencapaian realisasi PBB tertinggi di tahun 2024, dengan 3 kategori yaitu persentase jumlah SPPT PBB P-2 yang membayar paling banyak sebelum jatuh tempo, persentase realisasi PBB P-2 tertinggi berdasarkan jumlah rupiah tahun berjalan sebelum jatuh tempo, dan persentase penerimaan piutang PBB P-2 tertinggi sebelum jatuh tempo.
“Terakhir, pengadaan aplikasi Sicepak atau Sistem Informasi Cek Pajak yang dapat diakses melalui pbb.pematangsiantar.go.id: 10089 atau pada barcode,” terang Arri, dan menambahkan jatuh tempo pembayaran PBB P-2 yaitu 31 Oktober 2024.
Baca: Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Siantar Utara, Jalin Keakraban Pemerintah dengan Warga
Baca: Realisasi Penerimaan PBB-P2 Siantar Naik Tipis, Dapat Rp5,2 Miliar per September 2023
Sedangkan penyampaian SPPT P-2 kepada masyarakat paling lambat 30 April 2024.
Turut hadir, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE MM, Asisten Administrasi Umum Drs Pardamean Silaen MSi, dan pimpinan OPD.