SIANTAR, BENTENGSIANTAR.com– Kerjasama pemanfaatan Gedung Olah Raga (GOR) antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dengan PT Suriatama Mahkota Kencana, menuai pro dan kontra. DPRD Kota Pematang Siantar ternyata belum ‘memberi restu’.
Ada beberapa hal yang prinsip dari kerja sama itu, oleh DPRD ingin tahu. Walikota Siantar Susanti Dewayani harus transparan, terutama soal manfaat dari pemanfaatan GOR bagi kepentingan dan keuntungan masyarakat Kota Pematang Siantar.
Mereka tidak ingin kerjasama pemanfaatan Gedung Ramayana dan Kebun Binatang (sekarang: Taman Hewan Kota Pematang Siantar) terulang.
Menurut DPRD, Pemko Siantar hanya kebagian sedikit hasil dari kerja sama pemanfaatan Gedung Ramayana dan Kebun Binatang.
“Kota Siantar hanya menerima empat puluh juta setiap tahun. Cuma itu yang masuk PAD,” ungkap Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga, dalam wawancara media, Jumat lalu.
Maka dari itu, Timbul sudah meminta Walikota Susanti mengkaji ulang kerjasama pemanfaatan GOR tersebut.
Tapi, alih-alih melakukan kajian, Walikota Susanti malah jalan terus. Sampai pada akhirnya melakukan peletakan batu pertama Gedung Merdeka di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, pada Jumat (2/9/2022) pagi.
Walikota Siantar Susanti Dewayani melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Merdeka dan GOR Pematang Siantar, Selasa (31/8/2022).
Baca: Yang Lama Dibongkar, Dibangun Baru, Diberi Nama Gedung Merdeka Siantar
Baca: Resmi Jadi Walikota Siantar, Susanti Dewayani Ternyata Punya Harta Kekayaan Segini..
Di situ, Walikota Susanti bilang Gedung Olah Raga (GOR) yang sudah usang itu akan dirobohkan. Dibikin yang baru. Nama lengkapnya; Gedung Merdeka dan Gedung Olah Raga (GOR) Kota Pematang Siantar.
Sikap walikota siantar perempuan pertama itu membuat gerah DPRD Siantar. Apalagi, RTRW Siantar belum final.
Sehingga, tidak seorang pun pimpinan DPRD Siantar itu hadir dalam Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Merdeka itu, meski undangan resmi mereka terima.
Pimpinan DPRD Siantar pun bereaksi. Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga meminta Walikota Siantar Susanti Dewayani hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, pada Senin 5 September 2022.
Dalam surat Nomor: 005/2070/DPRD/IX/2022, tertanggal 01 September 2022, DPRD Siantar ingin mendengarkan argumen dari Walikota Susanti atas dua hal kebijakannya di Kota Pematang Siantar.
Pertama, terkait pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kota Pematang Siantar.
Kedua, perpanjangan masa jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uli Kota Pematang Siantar.
Menyikapi undangan itu, Walikota Susanti lalu meminta kesediaan Kapolres Siantar, Dandim 02/07 SML, dan Kajari Siantar untuk turut hadir bersamanya saat berhadapan dengan DPRD Siantar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.
Langkah Walikota Susanti itu terungkap lewat suratnya, Nomor: 005/5502/IX/2022, tertanggal 2 September 2022.
Baca: Ambisi Merebut Singgasana Siantar Dua, Mereka Pesaing Terberat Sondi
Baca: Daftar Lengkap 88 Pejabat Administrator Yang Dilantik Walikota Susanti, Baca di Sini..
Sebagaimana diketahui, RDP digelar pada Senin 5 September 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Pematang Siantar, Jalan H Adam Malik Nomor 2 Pematang Siantar.
Apakah Kapolres, Dandim, dan Kajari Boleh Masuk RDP, Timbul Bilang Begini
Apakah Kapolres, Dandim, dan Kajari Boleh Masuk RDP, Timbul Bilang Begini
Lalu, apa tanggapan pimpinan DPRD Siantar?
Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga mengatakan bahwa pemanggilan Walikota Susanti dalam RDP merupakan bagian dari tugas pengawasan mereka sebagai wakil rakyat.
Timbul menegaskan bahwa antara Pemko Siantar dan DPRD harus bersinergi dalam mensukseskan pembangunan.
Mengenai tindakan Walikota Susanti yang mengundang kapolres, dandim, dan kajari agar ikut serta dalam RDP tersebut, menurut Timbul, hal itu dianggap lumrah.
Meski dia sendiri mengaku tidak mengetahui persis apa maksud dari Walikota Susanti mengundang kapolres, dandim, maupun kajari.
“Bagi saya itu, lumrah,” kata Timbul, ketika diminta tanggapannya, Minggu (4/9/2022) malam.
Ditanya apakah pihak-pihak yang diundang Walikota Susanti itu akan diperkenankan masuk dan ikut menghadiri dalam RDP itu, Timbul tidak ingin terburu-buru memberi jawaban.
Baca: Mixnon Simamora, dari Simalungun ke Siantar, Tetap Sekretaris, tapi Bukan Sekda
Baca: Empat Camat Pilihan Walikota Susanti, Siapa Saja Mereka?
Menurutnya, dia tidak bisa mengambil keputusan seorang diri soal boleh atau tidak pihak-pihak yang diundang Walikota Susanti itu masuk dan ikut menghadiri dalam RDP.
“Lihat besoklah,” katanya singkat.
Bangun Guna Serah GOR, Pemko Siantar Dapat Apa?
Bangun Guna Serah GOR, Pemko Siantar Dapat Apa?
Untuk diketahui bahwa pola kerjasama pemanfaatan GOR, antara Pemko Siantar dengan PT Suriatama Mahkota Kencana, yakni Bangun Guna Serah (BGS). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Lewat kerja sama itu, PT Suriatama Mahkota Kencana akan membangun gedung enam lantai. Oleh PT Suriatama Mahkota Kencana akan dibuat pusat perbelanjaan sekelas mall di gedung baru itu.
Sementara, Pemko Siantar kebagian fasilitas Gedung Olah Raga dan kantor baru Puskesmas Pardomuan.
Atas kerja sama itu, Walikota Susanti mengklaim Pemko Siantar akan menerima manfaat langsung adalah peningkatan pendapatan daerah melalui kontribusi tahunan dengan total potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp20,770 miliar.
Lalu, penerimaan pendapatan daerah lainnya dari penghapusan Gedung Olah Raga yang lama, yaitu senilai Rp1,046 miliar. Ditambah penyerapan tenaga kerja pada masa pembangunan maupun saat beroperasinya mall tersebut nantinya.
Penandatangan prasasti peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Merdeka dan GOR Pematang Siantar, Selasa (31/8/2022).
Baca: Mencuri di SMA HKBP Siantar, Ditangkap dari Asahan, Pelaku Punya Tato di Wajah
Baca: Lima Bulan Menghilang, Wanita Lansia di Siporkas Raya Ditemukan Jadi Kerangka
Selanjutnya, penerimaan seluruh bangunan yang dibangun oleh pihak investor setelah masa perjanjian kerjasama selesai, adalah senilai Rp234,8 miliar.